Kelilau : Maluku Bukan Pelengkap dan Pengemis

Kolatfeka : Wiranto Harus Dievaluasi Presiden

Ambon, Pelitamaluku.com - Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Fraksi Golkar Abdullah Kelilau, menyesali pernyataan yang disampaikan Menteri Polhulkam Wiranto, yang menyatakan pengungsi maluku membebani pemerintah.

Sebagai anak maluku Kelilau menyatakan, bahwa kita maluku bukanlah pelengkap dari negara indonesia, justru sebaliknya maluku termasuk 1 dari 8 Provinsi yang menjadi pendiri Republik Indonesia.

Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Wiranto adalah sebuah penghinaan besar bagi kita masyarakat maluku dan selama ini kita orang maluku tidak pernah menjadi pengemis yang selalu mengharapkan sesuatu dari pemerintah, justru sebaliknya tanpa kehadiran pemerintahpun kita mampu. Apalagi lanjut Kelilau, bila Block Marsela tentunya kita sudah lebih mandiri membiayai kebutuhan kami masyarakat Maluku

Dikatakan Kelilau, masyarakat di maluku mengungsi bukqn karena ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi karena mereka takut dan trouma dengan gempa yang saat ini sudah mencapai 952 kali dan ini gempa terlama di dunia.

Untuk itu Kelilau meminta, Wiranto untuk tidak mengeluarkan statement yang menghina orang maluku, kalau dirinya sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi dan menimpah masyarakat maluku, " pinta Kelilau

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Sius Kolatfeka pada kesempatan yang sama juga mengatakan, kemalukuan kita tentang NKRI dan narasi kebangsaan telah selesai, dan maluku dari jauh hari sudah membutuhkan kehadiran negara, tapai kalau seorang menteri dan juga mantan jenderal menyatakan bahwa maluku adalah beban negara adalah sebuah sikap yang tidak benar dan tidak pantas disampaikan oleh seorang Wiranto.

Menurutnya, maluku punya kontribusi besar buat pemerintah, sehingga sebagai perwakilan rakyat Kolatfeka mendesak Presiden Jokowi mencopot Wiranto dari jabatannya selaku Mentri Polhulkam dan Presiden memperhatikan pernyataan Wiranto sebagai refleksi ketidakadilan pembangunan negara terhadap maluku.

Oleh sebab itu Kolatfeka dengan tegas meminta, Presiden untuk segera mengambil tindakan tegas, sebelum rakyat maluku mengambil sikap mosi tidak percaya kepada Wiranto.

" Pak Wiranto jendral besar tapi kemudian pernyataannya yang sangat menghina orang maluku. Kita punya kontribusi jelas setiap tahun hasil ikan dan hutan kita diambil untuk membiayai dan menutupi beban negara ini, sehingga kami kira Wiranto hatus di evaluasi dan meminta perhatian pemerintah hadir dan kehadiran seperti apa tentunya pasti telah diketahui oleh Presiden, " tandas Kolatfeka. (PM. 07)