Mervin Komber Layak Jadi Menteri Dari Kawasan Indonesia Timur

Ambon, Pelita Maluku.Com – Robertus Romrome salah satu tokoh muda Indonesia bagian timur mendukung sepenuhnya Mervin Komber, Ketua Badan Kehormatan DPD RI Mervin Komber untuk di usulkan menjadi Menteri di jajaran Kabinet Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Dukungan ini disampaikan Romrome mengingat, Mervin Komber layak dan pantas untuk di angkat menjadi pembantu Presiden, dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Apalagi Marvin Komber sudah telah teruji kemampuannya.

"Saya merupakan salah satu unsur Pemuda Indonesia Timur sangat mendukung Ketua Badan Kehormatan DPD RI Mervin Komber sebagai representasi tokoh Indonesia Timur untuk menjadi menteri di kabinet Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin", tutur Romrome kepada Pelita Maluku.Com Rabu (14/08/2019).

Menurut Romrome, Mervin Komber pantas menjadi Menteri untuk membantu Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, karena sudah teruji pengalamannya dalam memimpin salah satu alat kelengkapan pada Lembaga Tinggi Negara, yakni Ketua Badan Kehormatan DPD RI , bahkan Marvin Komber sudah dua kali direkomendasikan oleh masyarakat Papua Barat, sebagai Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat.

Kapabilitas dan integritas serta track record tidak diragukan lagi. Mervin Komber, sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Komisaris Daerah Papua dan Maluku PP PMKRI, serta menjadi Pengurus Pusat PMKRI dan aktif diberbagai organisasi kepemudaan baik dikancah nasional maupun di Provinsi Papua Barat,” lanjut Romrome.

Romrome juga mengapresiasi dan mendukung penuh Presiden Joko Widodo, guna merekrut generasi muda dan tokoh Partai Politik yang memiliki kemampuan, untuk menjadi Menteri.

Hal ini merupakan suatu jawaban atas tuntutan jaman dan tuntutan sistem perpolitikan Indonesia. Namun ia mengingatkan, agar Presiden juga harus memperhatikan kekuatan daerah sebagai suatu kekuatan politik. Bahwa representasi daerah pada sistem ketatanegaraan dan sistem perpolitikan Indonesia sudah sangat jelas, yakni UUD 1945 dan UU turunannya telah menjelaskan bahwa DPD RI, adalah representasi daerah dan juga merupakan kekuatan politik daerah, maka tidak salah jika daerah mengusulkan tokoh-tokohnya untuk menjadi menteri.