2,8 Triliun Belum Mampu Tekan Masalah Kemiskinan di Maluku

Ambon, Pelita Maluku.Com – Upaya menekan angka kemiskinan di Provinsi Maluku, tidaklah semudah membalik telapak tangan atau ucapan dibibir semata, namun dibutuhkan upaya dan kerja keras, serta dukungan anggaran yang menjadi faktor utama.

Seperti yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku dibawah komando Rusdy Ambon, yang dalam upaya menekan angka kemiskinan di maluku selalu saja menemui kendala, lantaran keterbatasan anggaran yang dimiliki dalam hal ini Dana Alokasi Umum (DAU).

“ jadi masalah kemiskinan telah dibedah hanya saja kami menemui kendala karena keterbatasan anggaran bayangkan saja, Provinsi Papua di alokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) 50 Triliun, Provinsi Aceh 23 trilun, Maluku hanya 2,8 Triliun, apa yang bisa kita buat belum ditambah dengan rentang kendali laut yang mencapai 92 persen Ini, tentunya menjadi kendala utama bagi maluku,” Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Rusdy Ambon kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin.

Dijelaskan Ambon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setiap tahun berhasil menekan angka kemiskinan di Maluku, hanya saja penurunan tersebut tidak signifikan, bila dibandingkan dengan Provinsi besar lainnya lainnya di Indonesia, namun dari hasil pengamatan yang dilakukan, provinsi yang memiliki DAU yang begitu kecil hannya mampu menekan angka kemiskinan 0.1 persen saja dan itu hampir dialami oleh sebagian besar provinsi termasuk Maluku.

“ DAU yang begitu kecil membuat penurunan angka kemiskinan di Maluku dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hanya 0.1 persen dan itu tidak saja dialami oleh provinsi maluku tapi hampir sebagian besar provinsi di Indonesia,” Jelas Ambon.

Menurut Rusdy Ambon, BPMD adalah sebuah dinas yang hanya memiliki konsep guna menekan angka kemiskinan, tidak seperti Dinas yang memiliki implementasi secara langsung kepada masyaralat seperti Dinas Perikanan, Pertanian, Perhubungan, Kesehatan, Pendidikan dan Pekerjaan Umum.

Olehnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku diatas perencanaan, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di usung dapat disesuaikan dengan hasil kerja,” Ujar Rusdy Ambon

Dirinya berharap, konsep yang ditawarkan pihaknya ini kiranya dapat membawa solusi dan jalan keluar, agar Provinsi Maluku bisa keluar dari garis kemiskinan di tahun 2019-2024 mendatang (PM.08)