Ambon, Pelita Maluku.com – Pemerintah Provinsi Maluku
berharap, lewat pelantikan Joko Widodo dan Ma’aruf Amin sebagai Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia, pada Sabtu (19/10/2019), dapat mewujudkan
keinginan dan harapan Pemerintah Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional
(LIN) serta Provinsi Kepulauan, lewat pengesahan Rancangan Undang – Undang
(RUU)
Harapan ini disampaikan, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nataniel Orno, sebab perjuangan LIN dan Provinsi Kepulauan, telah dilaksanakan sejak tahun 2015 lalu, namun perjuangan tersebut hingga kini belum membuahkan hasil, lantaran belum di undangkan
“ Kemarin pak Gubernur merekomendasikan saya untuk membuka dan saya bilang kalau selama ini hanya sebuah pertemuan tahunan dan terkesan seremonial maka lebih baik dibubarkan saja, karena terbentuknya forum ini dari tahun 2005, tapi tidak ada perkembangan, sementara setiap tahun ada rapat nasional dan Sekretariat serta Ketuanya bergilir, itu tentunya banyak anggaran yang dikeluarkan untuk rapat-rapat dan saya berharap ini di realisir,” Ungkap Orno Kepada wartawan di lantai II Kantor Gubernur Maluku Jumat (18/10/2019).
Dijelaskan Orno, Indonesia bisa dikatakan Poros maritim, salah indikatornya adalah negara kepulauan, lantaran luas laut lebih besar dari daratan, seperti yang dialami provinsi maluku yang hanya memiliki luas daratan 7 persen dan sisanya laut yang menghubungkan daerah satu dengan lainnya.
“ saya berharap semoga perhatian pemerintah pusat dalam kepemimpinan Jokowi – Ma’aruf dapat direalisasikan dan biarlah ini menjadi hadiah terakhir bagi masyarakat di 8 provinsi, dan namamu akan selalu dikenang, semua orang boleh buat sejarah, tapi tidak semua orang bisa bikin sejarah besar. Pak Jokowi dan Ma’aruf harus buat sejarah besar.” Ujarnya.
Jika keinginan 8 provinsi kepulauan dapat dikabulkan oleh Presiden lewat pengesahan RUU, maka dipastikan produksi ikan nasional akan meningkat sebanyak 80 persen, karena produksi ikan berasal dari 8 provinsi kelautan di Indonesia.
Selain itu, perlu adanya regulasi yang memungkinkan investasi
perikanan di bawah kedarat, demi penyerapan tenaga kerja serta peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD),” Kata Wagub Maluku ini (PM.007)