Tak Beri Efek Ekonomi, Belay Minta Dinas Perikanan dan Kelautan KKT Tinjau Kembali Ijin Kapal Nelayan di Seira
Selasa, 30 Juni 2020
PELITA MALUKU.COM
Bagikan

Tak Beri Efek Ekonomi, Belay Minta Dinas Perikanan dan Kelautan KKT Tinjau Kembali Ijin Kapal Nelayan di Seira

Ambon, Pelita Maluku.com – Alexander Belay, salah satu tokoh muda asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang begitu konsen dengan persoalan yang terjadi di Kabupaten berjuluk Duan Lolat, akhirnya angkat bicara menyikapi polimik sehubungan dengan hadirnya kapal nelayan yang saat ini beroperasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), tepatnya dalam hulayat masyarakat. 

Menurut Belay, kehadiran kapal nelayan di Seira, tentunya menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi masyarakat sekitar, Bahkan Belay secara pribadi begitu prihatin dengan kondisi yang terjadi, karena kehadiran kapal nelayan ini sangat mempengaruhi daya dukung sosial serta daya dukung lingkungan.

Yang lebih parah lagi, lanjut Belay, kehadiran kapal nelayan itu, memberikan efek ekonomi kepada masyarakat Seira secara langsung. dan bila hal ini terus dipertahankan, maka sudah barang tentu menimbukan persoalan sosial dikemudian hari yang begitu memperihatinkan 

“Bayangkan saja ratusan orang datang ke sebuah daerah tanpa kita ketahui latar belakang yang jelas, kemudian berbulan di laut dan setelah itu kedarat apa yang akan terjadi, penyakit sosial, dan masalah sosial' lain juga akan muncul. kemudian diperparah dengan tidak terkontrolnya kapal nelayan tersebut,  maka tentu bukan saja hasil ikan yang di tangkap, bisa saja hasil laut lainnya juga pun akan terkuras Habis,” Ungkap Belay Kepada Pelita Maluku.com, Selasa (30/06/2020).

Seharusnya Pemerintah KKT, Kata Belay, memberikan peluang kepada nelayan lokal yang ada di daerah, untuk mengelola potensi perikanan, dengan cara memberikan bantuan kapal nelayan serta pendampingan secara terus menerus, agar warga nelayan mampu mengelola serta mengeksploitasi sumber daya perikanan secara berkelompok. Atau bisa juga kapal nelayan yang ada saat ini wajib ditempati tenaga nelayan lokal yang ada di daerah.

Bila hal ini, dapat diterapkan oleh Pemda KKT, Maka ungkap Belay, hasilnya akan dirasakan oleh pemerintah setempat, dengan terciptanya lapangan pekerjaan serta menurunnya angka kemiskinan. 

Untuk itu Belay meminta Pemda KKT melalui Dinas Teknis, menyurati Kembali Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, guna meninjau kembali ijin dimaksud. Atau meminta kembali ketegasan dengan nelayan lokal yang harus mendominasi kapal-kapal nelayan tersebut. 

Dinas Perikanan dan Kelautan ungkap Belay, harus mendorong, agar hasil tangkapan tidak perlu dibawah keluar, namun sebaiknya dikelola sendiri oleh BUMD yang bergerak perikanan, atau bekerjasama dengan pihak ke 3 untuk menyiapkan penampungan dan pengelolaan hasil tangkap yang masi berupa bahan baku, menjadi bahan setengah. Dan selanjutnya dipasarkan baik di dalam maupun luar negeri, namun labelnya sdalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 

Jelas Belay, ini bukanlah sebuah hal yang mudah, namun paling tidak sedini mungkin harus dipikirkan, sebelum Blok Masela beroperasi, jangan sampai kedepan untuk kebutuhan ikan kita datangkan dari Luar daerah, sementara daerah kita sendiri memiliki potensi ikan yang besar,” Ujar Belay

Belay juga meminta, anak muda KKT untuk hentikan berdebat tanpa memberikan solusi, karena pada akhirnya dapat menimbulkan perpecahan hubungan persaudaraan anak negeri sendiri. Lebih baik kita berpikir yang positif untuk kemajuan daerah, jangan sampai Nasompun menjadi akar permasalahan yang membuat kita sendiri tidak maju-maju,” Pinta Belay (PM.007)




Komentar

Belum Ada Komentar