Terancam Tak Ikut Pesparani, Ribuan Massa Siap Duduki Kantor Bupati SBB

Ambon, Pelita Maluku.com -Tiga elemen kelompok masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam waktu dekat segera menduduki kantor Bupati setempat.

Sikap itu ditempuh setelah penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’aduddin dinilai gagal paham soal kegiatan keagamaan.

Untuk itu, tiga kelompok elemen masyarakat ini meminta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Badan Intelijen Negara (BIN) dan Panglima TNI masing-masing di Jakarta untuk secepatnya mengembalikan Andi Chandra ke habitatnya.

“Dalam waktu dekat kami tiga komponan masyarakat di SBB segerah menduduki kantor bupati; tuntutan kami yakni meminta kepada Mendagri, BIN dan Panglima TNI segerah mendepak Andi Chandra dari kedudukan sebagai penjabat bupati, tandas Akademisi SBB, Kace Yamlean kepada media ini, Sabtu, (10/9/2022) dari Piru Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Konsolidasi telah dibangun hingga pada waktunya aksi menduduki Kantor Bupati segera terwujud, lanjut tokoh pemuda yang satu ini.

“Kami sangat tersinggung dengan sikap penjabat bupati SBB ini sangat arogan, sangat menyesal dan tersinggung dengan sikap beliau, tegasnya”.

Yamlean mengemukakan, Andi Chadra dinilai tidak mengakomodasi kepentingan kehidupan beragama di Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahkan Chandra dinilai telah gagal paham soal kegiatan Pesparani atau Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik.

Selain itu kepentingan kehidupan beragama dari tokoh-tokoh agama seperti MUI SBB juga dilaporkan sengaja dikesampingkan olehnya.

Olehnya itu Kabupaten SBB terancam tidak ikut dalam hajatan Pesparani IV Provinsi Maluku yang dijadwalkan berlangsung di Kota Tual, 24-30 September 2022 mendatang

Hal senada juga dikemukakan Ketua LPK3 Kabupaten SBB, Kwartus Resok. Resok menilai Penjabat Bupati SBB terkesan tidak paham soal Pesparani.

"Kami kecewa dengan Penjabat Bupati SBB yang terkesan tidak paham soal Pesparani LPK3 Kabupaten SBB. Karena itu, ketika berkoordinasi soal Pesparani penjabat selalu mempersulit kami. Padahal, waktu sudah sangat mepet," kecam Ketua LPK3 Kabupaten SBB, Kwartus Resok”.

Dia menyebut, secara periodik Pemda SBB telah mengalokasikan dana pada bidang kegiatan keagamaan seperti MTQ, Pesparawi dan Pesparani. Dan untuk Pesparani tingkat provinsi, telah dialokasikan dana lewat APBD kabupaten sekitar Rp200 juta.

"Tapi ketika kita berkoordinasi, kami diminta syarat macam-macam, bahkan mempertanyakan apa itu Pesparani. Malahan SK LPK3 Kabupaten SBB yang ditandatangani mantan Bupati sebelumnya (Yazim Payapo), tidak diakuinya. Ini berbahaya bagi seorang pejabat pemerintahan, " kecamnya.

Bahkan, katanya, yang bersangkutan tidak paham soal LPK3. Padahal lembaga ini secara nasional di-SK-kan oleh Menteri Agama RI.

"Pernah kami tunggu dia dari jam 8 pagi sampai 19 malam, tidak menerima kami, ketua dan sekretaris LPK3 bersama Pastor Paroki. Akhirnya kami mengemis dan menemuinya di depan pintu saat dia hendak keluar. Tapi jawabannya, dia tidak paham tentang Pesparani kisahnya sambil mengutip jawaban Chandra.

Pernah kata Resok, mereka berkoordinasi soal dana Pesparani, namun justru mengingatkan kalau dana itu bisa saja dialihkan untuk kegiatan lain, karena itu merupakan kewenangannya.

Dengan tindak tanduk Andi Chandra seperti ini, mereka menyatakan kecewa dengan sosok yang ditunjuk untuk memimpin pemerintahan di tingkat kabupaten.

Karena itu dia mendesak agar Gubernur Maluku mengevaluasi kinerja Andi Chandra.

"Kami sangat kecewa dengan pejabat model ini. Bukan mensejahterakan masyarakat, tapi menyusahkan rakyat," tutupnya.

Informasi lain yang diterima media ini, saat Andi Chandra ingin menarik semua mobil dinas yang diserahkan ke tokoh-tokoh agama dengan alasan adanya temuan BPK sehingga SBB dinyatakan disclaimer.

Sayangnya, Andi Chandra yang hendak dikonfirmasi belum berhasil ditemui. Kabag Humas SBB yang ditemui mengaku hal-hal yang hendak dikonfirmasi ditampung dan akan disampaikan lewat Sekda.

"Mungkin besok, setelah Sekda ketemu Bupati baru bisa kami sampaikan hasil konfirmasinya," terang Kabag Humas.

Sumber-sumber lain media ini juga menyebut, perilaku Andi Chandra yang diluar kewajaran kehidupan bernegara di negara Pancasila ini, Uskup Amboina, Ketua MUI Maluku dan Ketua Sinode GPM dijadwalkan akan bertemu Gubernur Maluku untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat SBB. (Tim)