49 Ribu Nyawa Maluku di Ujung Tenggelam, Laut Tak Lagi Menunggu

AMBON, PELITA MALUKU - Sebanyak 49 ribu jiwa, 16 puskesmas, 27 sekolah, dan 31 ribu hektare lahan di Maluku kini hidup di atas ancaman tenggelam akibat kenaikan muka air laut. 

Fakta itu dibongkar dalam Dialog Kebijakan Kenaikan Muka Air Laut yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian PPN/Bappenas di Ambon, Jumat (25/9/2026).

Kajian kolaboratif SEPAKAT-Bappenas yang disilang dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkan betapa rentannya Maluku. Dengan 92,4 persen wilayah berupa laut dan hanya 7,6 persen daratan, denyut hidup warga memang berada di bibir pantai. Data BPS 2023 mencatat 1.040 desa di Maluku berada di kawasan pesisir.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan ancaman ini bukan soal air naik beberapa sentimeter.

"Kita bukan bicara air naik beberapa sentimeter. Kita bicara tentang puskesmas tempat ibu melahirkan, sekolah tempat anak belajar, dan rumah yang dicicil puluhan tahun," ujarnya.

Menurutnya, selama ini perencanaan pembangunan terlalu berorientasi darat, sementara laut sudah masuk ke dapur warga.

Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, yang mewakili Gubernur Hendrik Lewerissa, langsung memerintahkan rem darurat. Ia menegaskan tidak cukup hanya membangun talud.

"Pengerahan adaptif harus menyasar penataan ruang wilayah (RTRW), desain infrastruktur yang tahan rob, dan proteksi khusus bagi kelompok rentan," kata Sadali.

Bappenas mengunci tiga komando adaptasi. Pertama, menghentikan ekstraksi air tanah liar yang membuat daratan turun. Kedua, mengembalikan mangrove sebagai benteng hidup, bukan sekadar hiasan proyek. Ketiga, mewajibkan semua kebijakan berbasis data, bukan firasat.

Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), kemitraan Australia-Indonesia, ikut mengawal agar APBD Maluku tidak buta terhadap krisis iklim.

Di lapangan, situasinya sudah sesak. Warga pesisir Ambon, Seram, hingga Maluku Tenggara tidur dengan air pasang di kolong rumah. Sumur menjadi asin, anak-anak terpaksa bolos karena sekolah tergenang rob.

Pemprov Maluku mengultimatum pemerintah kabupaten/kota untuk segera memasukkan peta risiko rob ke dalam RPJMD. Warga pesisir diimbau berhenti membabat mangrove, mematuhi jarak sempadan pantai 100 meter, dan aktif dalam jalur evakuasi.

AIS FASSE - REDAKSI PELITA MALUKU