APBD 2025 Dipertanggungjawabkan, Wali Kota Ambon Paparkan Capaian dan Tantangan Daerah

Ambon, Pelita Maluku – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, memaparkan capaian pembangunan sekaligus tantangan yang dihadapi Kota Ambon saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Ambon, Jumat (26/6/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Ambon itu dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Ambon Patrik Moenandar didampingi Ketua DPRD Mourits Tamaela. Hadir pula Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, anggota DPRD, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Dalam pidatonya, Bodewin menegaskan penyampaian Ranperda merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Ia menjelaskan, dokumen pertanggungjawaban APBD 2025 telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku. Hasil audit yang diterima Pemerintah Kota Ambon pada 4 Juni 2026 menyatakan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

"Opini dan rekomendasi BPK menjadi landasan penting bagi Pemerintah Kota Ambon untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar Bodewin.

Menurutnya, APBD 2025 menjadi tonggak awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon 2025–2030 yang mengusung visi "Ambon Manise yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan." Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 17 program prioritas, mulai dari penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi kreatif, pengembangan pariwisata, penanggulangan kemiskinan, hingga pemberdayaan pemuda, lembaga adat, dan lembaga keagamaan.

Di tengah tekanan ekonomi global yang dipengaruhi dinamika geopolitik di Timur Tengah serta terganggunya distribusi sejumlah kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Ambon tetap mencatat sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon pada 2025 mencapai 83,97, tertinggi di Provinsi Maluku dan masuk kategori sangat tinggi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku meningkat menjadi Rp21,01 triliun dibanding Rp19,83 triliun pada 2024.

Namun demikian, Bodewin mengakui pertumbuhan ekonomi Kota Ambon melambat menjadi 4,87 persen dari 5,96 persen pada tahun sebelumnya. Laju inflasi juga meningkat menjadi 4,23 persen akibat kenaikan harga komoditas global dan dampak cuaca ekstrem terhadap distribusi bahan kebutuhan pokok.

Meski demikian, pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 4,33 persen atau sekitar 22.300 jiwa dari sebelumnya 5,13 persen. Tingkat pengangguran juga turun menjadi 11,37 persen dibandingkan 11,44 persen pada 2024.

Dari sisi pengelolaan keuangan, pendapatan daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1,308 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,221 triliun atau 93,32 persen. Sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,223 triliun atau 92,95 persen dari total anggaran yang ditetapkan.

Pemerintah Kota Ambon juga mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp5,16 miliar. Adapun total aset daerah mencapai Rp2,13 triliun dengan kewajiban sebesar Rp200,07 miliar dan ekuitas senilai Rp1,93 triliun.

Bodewin berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berlangsung secara objektif dan konstruktif melalui kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD.

"Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi wujud akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran," tegasnya.

Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse