AMBON, PELITA MALUKU – Pemerintah Kota Ambon menghadapi tantangan berat dalam menyusun arah pembangunan 2027. Di satu sisi, belanja daerah direncanakan turun hampir Rp191 miliar. Di sisi lain, angka pengangguran terbuka masih diproyeksikan mencapai 11,67 persen, tertinggi di Provinsi Maluku.
Kondisi ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran tahun depan.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di ruang sidang DPRD Kota Ambon, Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa, didampingi Ketua DPRD Mourits Tamaela dan Wakil Ketua Patrick Moenandar.
Dalam penyampaiannya, Bodewin menegaskan bahwa APBD tidak boleh hanya menjadi tumpukan angka dalam dokumen pemerintahan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, ukuran keberhasilan anggaran bukan terletak pada besarnya nominal, melainkan pada kemampuan pemerintah menjawab persoalan publik.
Untuk 2027, Pemkot Ambon merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp1.167.823.088.845 atau sekitar Rp1,16 triliun. Jumlah ini turun 1,95 persen dibandingkan target APBD Perubahan 2026.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.141.073.088.845 atau sekitar Rp1,14 triliun. Angka tersebut menyusut 14,77 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 yang mencapai Rp1,33 triliun.

Penurunan belanja ini menuntut pemerintah lebih cermat menentukan prioritas. Sebab, kebutuhan masyarakat tidak ikut berkurang hanya karena ruang fiskal semakin terbatas.
Terlebih, pemerintah memproyeksikan tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 11,67 persen. Persoalan ini membutuhkan kebijakan yang mampu membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan sektor produktif.
Di sisi lain, Pemkot menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,69 persen, tingkat kemiskinan 4,90 persen, serta inflasi terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Tema pembangunan 2027 mengusung semangat Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat, dengan fokus pada transformasi digital, ekonomi kreatif, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perluasan kesempatan kerja.
Dari total belanja daerah, anggaran operasi mendapat porsi terbesar, yakni Rp973,97 miliar. Sementara belanja modal hanya direncanakan Rp82,20 miliar, belanja tidak terduga Rp9,02 miliar, dan belanja transfer Rp75,84 miliar.
Rancangan APBD tersebut juga mencatat defisit sekitar Rp26,75 miliar dengan pembiayaan netto sebesar Rp55,75 miliar.
Bodewin berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan anggaran yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sebab, tantangan pembangunan Ambon pada 2027 bukan sekadar menjaga angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan masyarakat memperoleh pekerjaan, pelayanan yang layak, dan kesempatan hidup yang lebih baik.SEO PELITA MALUKU
AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU