JAKARTA, PELITA MALUKU — Pemerintah Provinsi Maluku meminta pengembangan Blok Masela tidak berhenti pada eksploitasi cadangan gas, tetapi harus menjadi pintu masuk bagi lahirnya lapangan kerja, usaha baru, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Pemprov Maluku dalam diskusi publik bertajuk “Blok Masela sebagai Motor Pertumbuhan: Memperkuat Ketahanan Energi Indonesia dan Mempercepat Kesejahteraan Maluku” di Buntu Coffee, Tebet, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Mewakili Gubernur Maluku, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indra Patta, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memandang Blok Masela sebagai momentum strategis yang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Maluku tidak boleh hanya menjadi tempat sumber daya alam diambil. Maluku harus menjadi bagian penting dalam proses penciptaan nilai tambah,” tegas Gubernur dalam sambutan tertulisnya.
Pernyataan tersebut mendapat konteks penting setelah pembangunan fisik Proyek LNG Abadi Masela resmi dimulai pada 16 Juli 2026. Proyek strategis nasional dengan nilai investasi sekitar US$20,9 miliar itu diarahkan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Tanimbar.
Bagi Pemprov Maluku, besarnya investasi tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan. Manfaat proyek harus dapat dirasakan masyarakat melalui kesempatan kerja, tumbuhnya usaha lokal, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pembangunan konektivitas, serta penguatan ekonomi daerah.
Karena itu, Pemprov Maluku mendorong penyiapan tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan sertifikasi. Rekrutmen juga diharapkan berlangsung transparan dan berbasis kompetensi.
Pelaku UMKM, koperasi dan badan usaha daerah juga perlu diperkuat agar mampu masuk dalam rantai pasok industri, termasuk melalui akses pembiayaan, kemitraan dan keterbukaan informasi pengadaan.
Selain itu, Blok Masela diharapkan mampu mendorong sektor produktif seperti perikanan, industri pengolahan hasil laut, transportasi dan logistik. Pemerintah telah menetapkan sedikitnya 60 persen produksi gas Masela untuk kebutuhan domestik, termasuk industri, kelistrikan dan hilirisasi.
Pemprov Maluku juga menilai pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, energi, air bersih dan fasilitas kesehatan harus berjalan seiring dengan pengembangan proyek.
“Pembangunan Blok Masela harus menghadirkan manfaat yang berkelanjutan. Kekayaan alam boleh berada di bawah laut Maluku, tetapi nilai tambahnya harus tumbuh di Maluku,” demikian pesan Gubernur.
Pemprov Maluku selanjutnya membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat, SKK Migas, operator, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk memastikan pengembangan Blok Masela berjalan sejalan dengan kepentingan nasional sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
REDAKSI PELITA MALUKU