Bodewin Wattimena: Pancasila Harus Hidup dalam Kebijakan dan Kehidupan Rakyat

Ambon, Pelita Maluku – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan atau simbol kenegaraan, tetapi harus hadir dalam setiap kebijakan publik dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di halaman Balai Kota Ambon, Senin (1/6/2026).

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Ambon, Penjabat Sekretaris Kota Ambon, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala puskesmas, kepala sekolah, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Dalam kesempatan itu, Wattimena membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, yang menekankan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum refleksi nasional untuk memastikan nilai-nilai dasar bangsa tetap hidup dan diwujudkan dalam tindakan nyata.

Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tahun ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi perekat keberagaman Indonesia, tetapi juga menjadi kontribusi bangsa dalam membangun perdamaian global.

Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa di tengah berbagai tantangan dunia, mulai dari konflik, ketidakpastian global hingga ancaman perpecahan sosial, Pancasila telah terbukti menjadi fondasi kokoh yang menjaga persatuan bangsa Indonesia.

“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan,” demikian kutipan sambutan BPIP yang dibacakan Wattimena.

Lebih lanjut, Yudian mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari Pancasila dinilai mampu menjadi jembatan dalam menyelesaikan berbagai perbedaan dan konflik secara damai.

Selain berperan dalam percaturan global, Pancasila juga harus menjadi landasan dalam pembangunan nasional. Karena itu, para menteri dan kepala daerah diminta memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan berpijak pada prinsip keadilan sosial, menjawab kebutuhan masyarakat, dan melindungi hak-hak rakyat kecil.

Pesan tersebut menjadi penekanan penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, tetapi juga menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, serta keberpihakan kepada masyarakat.

Dalam sambutan itu pula, generasi muda diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup melalui sikap toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Seluruh elemen bangsa juga diingatkan untuk terus melawan intoleransi, radikalisme, serta berbagai tindakan yang berpotensi mengancam persatuan nasional.

Menutup sambutan tersebut, masyarakat Indonesia diajak memperkuat komitmen kebangsaan dan menjaga semangat persatuan yang menjadi kekuatan utama bangsa.

“Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai,” tutup Wattimena saat membacakan sambutan Kepala BPIP.

Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse