Bodewin: Wujud Pemerintahan Bersih, Pendampingan KPK Jadi Kunci

Jakarta, Pelita Maluku — Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026), yang diikuti kepala daerah bersama jajaran pimpinan perangkat daerah.

Dalam forum tersebut, Bodewin menilai pendampingan KPK tidak sekadar bersifat administratif, melainkan langkah strategis untuk membenahi sistem tata kelola pemerintahan secara menyeluruh guna menutup celah praktik korupsi.

“Pendampingan ini merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berlandaskan integritas,” tegasnya.

Ia menekankan, penguatan sistem pemerintahan harus menyentuh akar persoalan, bukan hanya memenuhi aspek administratif. Menurutnya, praktik korupsi kerap tumbuh dari kelemahan sistem yang tidak dibenahi secara serius.

Karena itu, Bodewin mendorong sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan KPK agar reformasi birokrasi berjalan efektif dan berdampak langsung pada pelayanan publik.

“Sinergi ini harus terus diperkuat agar reformasi birokrasi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Bodewin juga menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang selama ini diberikan KPK kepada Pemerintah Kota Ambon. Ia berharap penguatan tersebut mampu meningkatkan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Dalam rapat tersebut, Pemkot Ambon memaparkan rencana dan penganggaran APBD 2026, proyek unggulan daerah periode 2025–2026, serta realisasi penggunaan anggaran tahun 2025, termasuk belanja honorarium dan perjalanan dinas.

Evaluasi bersama KPK turut menyoroti sejumlah aspek krusial, mulai dari pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, pokok-pokok pikiran DPRD, hingga proses pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing dan mekanisme lainnya.

KPK menegaskan kehadiran langsung kepala daerah bersama jajaran menjadi bukti komitmen nyata dalam upaya pencegahan korupsi. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyusunan rekomendasi serta penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepakatan bersama memperkuat langkah antikorupsi.

Melalui forum ini, KPK berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah semakin solid, sehingga upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan berjalan konsisten serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Redaksi Pelita Maluku