Buka Bootcamp BUMDes, Ely Toisuta Tekankan Studi Kelayakan: “Jangan Asal Jalan, Harus Untung”

Ambon, Pelita Maluku – Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisuta menegaskan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak boleh lagi dikelola sekadar formalitas atau hanya bergantung pada penyertaan modal. Penegasan itu disampaikan saat membuka Workshop Business Feasibility Bootcamp untuk BUMDes di Pasific Hotel Ambon, Selasa (24/02/2026).

Kegiatan yang diikuti pengelola BUMDes, raja dan kepala desa, pimpinan OPD, serta pemangku kepentingan lainnya itu difokuskan pada penguatan kapasitas manajerial dan analisis kelayakan usaha.

“To build BUMDes tidak cukup hanya dengan suntikan modal. Harus ada kesiapan kelembagaan, legalitas yang jelas, SDM yang jujur dan profesional, serta perencanaan usaha yang matang,” tegas Toisuta.

Ia merujuk pada regulasi BUMDes sebagai badan hukum desa yang dibentuk untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, kata dia, banyak BUMDes gagal bukan karena kekurangan modal, melainkan karena lemah dalam perencanaan dan tata kelola.

Menurut Toisuta, di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis, setiap unit usaha desa wajib melalui studi kelayakan yang terukur, mulai dari analisis pasar, aspek teknis, perhitungan keuangan, hingga manajemen risiko.

“BUMDes tidak boleh sekadar menjalankan usaha. Harus dipastikan usaha itu layak secara finansial, operasional, dan pasar. Jangan asal jalan,” ujarnya.

Workshop yang berlangsung dua hari ini dirancang sebagai ruang praktik, bukan sekadar teori. Peserta dibekali penyusunan Business Model Canvas (BMC), perhitungan break even point (BEP), return of investment (ROI), hingga penyusunan sistem pelaporan keuangan digital agar lebih transparan dan akuntabel.

Ketua Umum Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Kebijakan Publik, Baretha Meisar Totioka, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan ekonomi desa berbasis riset dan kalkulasi finansial yang akurat. Ia menegaskan, kegagalan BUMDes di banyak daerah sering kali dipicu absennya perencanaan strategis dan lemahnya pemisahan fungsi pengawasan dan pelaksana usaha.

Sebagai output, setiap peserta diwajibkan menghasilkan dokumen perencanaan bisnis lengkap, analisis pasar, simulasi keuangan, serta identifikasi risiko yang siap diimplementasikan di desa masing-masing.

Toisuta berharap hasil bootcamp tidak berhenti pada sertifikat, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam praktik usaha yang sehat dan berkelanjutan.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Setiap rupiah yang diinvestasikan harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Pemerintah Kota Ambon menargetkan BUMDes di wilayahnya tidak lagi sekadar mengikuti tren, tetapi mampu memilih usaha yang kompetitif, sehat secara arus kas, dan menjadi pilar kemandirian ekonomi desa di Kota Ambon.

Redaksi Pelita Maluku - Ais