AMBON, PELITA MALUKU - Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Mayjen TNI Purn. Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw buka suara setelah namanya terseret video viral Menteri PU Dody Hanggodo yang menegur keras jajaran irigasi di Kabupaten Bekasi.
Melalui pesan WhatsApp kepada media ini di Ambon, Selasa (29/09/2026, putra Maluku itu menegaskan sosok yang ditegur bukan dirinya, melainkan anggota di lapangan yang gagal menangani 1.000 hektare sawah kering di Pebayuran.
Polemik bermula saat Menteri PU Dody Hanggodo sidak ke Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Sabtu (26/09/2026). Di lokasi ditemukan sekitar 1.000 hektare sawah retak dan puso akibat jaringan irigasi tersier tidak berfungsi berbulan-bulan.
Potongan video saat Menteri meluapkan amarah kemudian beredar dan dinarasikan seolah menyebut Dirjen SDA dengan kata tidak pantas. Narasi itu langsung menyebar di media sosial dan menyudutkan Arnold.
"Itu bukan Beta, bu. Beta punya anggota, bu. Beta aman, bu" tegas Arnold dengan dialek Ambon, membantah dirinya sebagai sasaran teguran.
Arnold menjelaskan posisinya sebagai Dirjen SDA bersifat koordinatif. Eksekusi teknis di wilayah Citarum berada di tangan BBWS Citarum, PPK, dan Satker terkait.
Karena itu, teguran Menteri PU sejatinya adalah instruksi dan evaluasi untuk jajaran teknis agar segera turun mengecek saluran dan memastikan air kembali mengalir ke sawah petani. Jika ada persoalan di BBWS Citarum, harus dievaluasi dan dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan, bukan dipelintir menjadi konflik pribadi antara Menteri dan Dirjen.
Arnold meminta masyarakat, khususnya masyarakat Maluku, tidak mudah terbawa arus framing liar.
"Jangan sampai video yang beredar dibangun dengan opini liar seolah persoalan diarahkan kepada Dirjen SDA secara pribadi. Kita harus melihat siapa yang menangani secara teknis dan apa substansi teguran Menteri PU," ujarnya.
Ia menegaskan kritik terhadap pemerintah sah, tetapi harus berbasis data dan verifikasi, sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Yang terpenting bukan siapa yang viral, melainkan bagaimana 1.000 hektare sawah di Bekasi kembali mendapat kepastian air.
"Jangan ada framing. Kalau ada persoalan, mari bicara berdasarkan data dan kewenangan. Itu jauh lebih sehat bagi masyarakat maupun pemerintah," pungkasnya.
AIS FASSE - REDAKSI PELITA MALUKU