Ambon, Pelita Maluku.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) menggelar Workshop Penguatan Kelembagaan, Pemantauan, Benchmarking dan Pembelajaran Antar Daerah dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penanganan Stunting di Indonesia.
Workshop yang diselenggarakan pada Swissbell Hotel, Kota Ambon, Kamis (19/11/2020), dihadiri perwakilan dari 10 provinsi masing-masing Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dan ikut juga perwakilan dari 11 kabupaten/kota se-Maluku.
Dirjen Bangda Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni saat membuka workshop mengatakan, Maluku menjadi salah satu prioritas sebagai lokasi penyelenggaraan workshop ini.
"Ada pertanyaan menarik dari ibu Gubernur Maluku kenapa memilih Maluku? Sebenarnya pilihannya ada 10 provinsi, tetapi saya sudah jatuh hati kepada Provinsi Maluku," ungkap Dirjen.
Untuk itu Dirjen mengajak, peserta dapat memanfaatkan waktu untuk mengunjungi spot-spot wisata di Kota Ambon dan beberapa wilayah di Maluku.
Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Maluku Kasrul Selang menyampaikan, apresisasi kepada Dirjen Bangda yang telah memilih Provinsi Maluku sebagai tempat pelaksaan workshop ini.
Menurutnya, dalam upaya aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting, maka pencegahan harus dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.
Ia menjelaskan, pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting.
Dikatakan, peran perencanaan pembangunan menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan, mulai dari level desa, kabupaten, provinsi dan pusat
"Oleh karena itu, pada tahap perencanaan diarahkan pada upaya penajaman proses perencanaan dan penganggaran reguler, yang berbasis data/infornasi faktual agar program yang disusun lebih tepat sasaran," jelas Gubernur.
Pemerintah Provinsi Maluku, kata Gubernur melalui program inovasi parenting "Potong Pele Stunting" yang didukung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku sebagai Duta Parenting telah melakukan berbagai terobosan pada lokus stunting di Maluku.
Terobosan ini mengacu pada lima pilar percepatan pencegahan stunting yaitu, komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye, dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa, ketahanan pangan, dan gizi dan pemantauan dan evaluasi.
Berkaitan dengan pelaksanaan Workshop Konvergensi Stunting, Gubernur juga menyampaikan apreasiasi kepada Ditjen Bangda atas dukungan dan perhatiannya dalam memantau secara langsung lokus stunting di Maluku.
Sementara itu, Duta Perangi Stunting (Parenting) Maluku Widya Pratiwi Murad Ismail menjelaskan, sejak dilantik sebagai Duta Parenting, pihaknya selalu mendorong pelaksanaan aksi Konvergensi melalui OPD-OPD terkait yang dikoordinir oleh Bappeda.
Di hadapan Dirjen Bangda, Widya juga menjelaskan, Provinsi Maluku telah mengukuhkan para Ketua TP. PKK Kabupaten/Kota sebagai Ibu Parenting yang dikenal dengan sebutan bahasa daerah ‘Ina Parenting’.
Semua daerah di Maluku memiliki Ina Parenting dengan sebutan khas daerah masing- masing. Mulai dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Buru Selatan.
Misalnya, Mama Parenting untuk Kota Ambon, Renad Parenting untuk Kota Tual, Nina Parenting untuk Seram Bagian Timur, Asnib Parenting untuk Maluku Tenggara, Jinang Parenting untuk Kabupaten Kepulauan Aru, Enang Parenting untuk Kabupaten Tanimbar, dan Ngina Parenting untuk Kabupaten Buru.
"Ibu Parenting berarti ibu yang mengasuh anaknya. Parenting juga kepanjangan dari PERANGI STUNTING, artinya ibu-ibu yang bertugas di daerah masing-masing untuk memerangi stunting," jelas Widya.
Sebagai Duta Parenting, Ina Latu Maluku, Ibunya anak-anak Maluku, Widya juga mengatakan, bersama-sama dengan OPD terkait telah mengunjungi anak-anak di lokus stunting untuk melihat langsung permasalahan yang dialami.
Di tahun 2019, kata Widya dirinya telah mengunjungi desa lokus stunting di Seram Bagian Barat, Maluku Tengah dan Kepulauan Aru. Dan pada tahun 2020 saya telah mengungunjungi desa-desa lokus stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara.
Dari kunjungan-kunjungan tersebut, terdapat sejumlah permasalahan yang umumnya dialami oleh masyarakat di desa-desa lokus stunting. Antaranya, masalah ketersediaan air, pernikahan dini, kepemilikan jaminan kesehatan, dan masalah sanitasi termasuk ketersediaan jamban sehat.
Oleh karena itu, sebagai Ketua TP PKK, Widya menegaskan, akan terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan.
Dikatakan, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, pihaknya selalu menghimbau agar mengaktifkan kembali fungsi Posyandu semaksimal mungkin, karena keberhasilan penanggulangan stunting dapat dilihat dari kenaikan Berat Badan dan Tinggi Badan anak ketika datang ke Posyandu, juga tingkat kecerdasannya dapat dipantau melalui aktifitas di PAUD.
Dikatakan, banyak inovasi pembuatan makanan tambahan bayi/balita yang telah dilakukan oleh anggota TP. PKK di Kabupaten/Kota untuk memenuhi gizi bayi stunting.
Ia mencontohkan, di Maluku Barat Daya, yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, dimana makanan pokoknya adalah jagung, bubur bayi/balita ditambahkan dengan berbagai macam jenis kacang-kacangan. Di Maluku Tenggara membuat berbagai macam makanan sehat yang terbuat dari embal yang dicampur dengan ikan dan kelor.
Widya mengaku, di setiap kunjungan ke desa lokus stunting, dirinya selalu menantang kepala desa dan camat agar tahun depan jika ada kujungan lagi ke daerahnya sudah tidak ada lagi Balita Stunting. (PM.007)