Kota Tual, Pelita Maluku – Dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 7, desa Taar, Kota Tual memicu kemarahan orang tua siswa.
Mereka menuding pemotongan dilakukan secara sepihak oleh oknum kepala sekolah Fransina Sounyanan bersama bendahara atau dewan guru, tanpa persetujuan sah dari wali murid. Demikian disampaikan salah satu tokoh muda yang tidak ingin namanya di publikasikan , Senin (22/12/2025)
Menurutnya, pihak sekolah berdalih pemotongan dana PIP telah disepakati dalam rapat bersama orang tua. Namun klaim tersebut dibantah keras oleh sejumlah wali murid yang menyatakan tidak pernah ada kesepakatan apa pun.
“Kami tidak pernah menyetujui pemotongan. Dana itu hak anak,” tegas salah satu orang tua siswa.
Tak hanya soal PIP, orang tua juga mengungkap praktik kebijakan sekolah yang dinilai tidak berperikemanusiaan. Buktinya Sejumlah siswa disebut tidak diizinkan mengikuti ujian semester dan kenaikan kelas hanya karena belum membayar iuran komite. Kondisi ini dinilai mencederai hak dasar siswa untuk mendapatkan pendidikan.
Kasus lain yang memicu sorotan publik adalah seorang siswa berprestasi, mantan anggota paskibraka yang pernah mengharumkan nama sekolah, disebut kehilangan hak mengikuti ujian akhir karena keterlambatan beberapa hari.
Hingga kini, siswa tersebut belum memperoleh ijazah dan diminta pindah sekolah lain di Ambon.
Akumulasi persoalan tersebut berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat.
Orang tua mengaku mulai enggan menyekolahkan anak mereka di SMA tersebut, meski berada di wilayah dengan jumlah penduduk usia sekolah yang besar.
“Sekolah ini seharusnya menjadi harapan, bukan tempat tekanan,” ujar warga.
Atas situasi ini, orang tua siswa mendesak Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan sekolah.
Mereka juga meminta Kejaksaan dan BPK turun tangan melakukan audit keuangan untuk memastikan pengelolaan dana pendidikan berjalan sesuai aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan pemotongan dana PIP dan kebijakan yang dipersoalkan orang tua siswa.