Disdikbud Maluku Benahi Distribusi Guru, Singerin Sekolah Terpencil Jadi Prioritas

Ambon, Pelita Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai membenahi distribusi tenaga guru di sekolah-sekolah guna mengatasi ketimpangan jumlah pendidik yang masih terjadi di berbagai daerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Dr. Sarlotta Singerin, mengatakan langkah awal yang dilakukan adalah menganalisis ketersediaan guru dan rombongan belajar di setiap sekolah melalui bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).

Analisis tersebut bertujuan untuk memastikan terjadinya pemerataan tenaga pengajar sehingga sekolah yang kekurangan guru, terutama pada mata pelajaran tertentu, tidak dirugikan dalam proses belajar mengajar.

“Kami sedang melakukan analisis terhadap jumlah rombongan belajar dan ketersediaan guru di setiap sekolah. Ini penting agar distribusi guru lebih merata,” kata Singerin kepada wartawan di ruang kerjannya, Selasa (10/03/2026)

Menurutnya, ketimpangan distribusi guru tidak hanya berdampak pada kualitas pembelajaran, tetapi juga dapat mempengaruhi hak profesional guru, termasuk peluang memperoleh sertifikasi.

Karena itu, Dinas pendidikan dan Kebudayaan Maluku Kata Singerin berupaya menata penempatan guru agar layanan pendidikan di setiap sekolah dapat berjalan lebih optimal sekaligus menjaga hak-hak tenaga pendidik.

Singerin mengakui, penataan distribusi guru di Maluku tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk faktor sosial yang memengaruhi penempatan tenaga pengajar.

Kondisi kesehatan, penempatan pasangan yang berbeda daerah tugas, hingga alasan keluarga kerap menjadi pertimbangan dalam proses penugasan guru.

“Faktor kesehatan maupun kondisi keluarga juga harus dipertimbangkan. Ada guru yang memiliki keterangan medis atau pasangan dengan profesi berbeda sehingga penempatannya tidak bisa dipaksakan,” ujarnya.

Meski demikian, Singerin menegaskan penataan distribusi guru akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sekolah-sekolah di wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat kualitas layanan pendidikan di Maluku sekaligus memastikan kesejahteraan guru tetap terjaga.

“Tujuan akhirnya adalah anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, sementara guru juga sejahtera dalam menjalankan tugas profesinya,” kata Singerin.

Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse