Diskominfo Ambon Perkuat Tata Kelola Data Daerah Lewat Survei Metadata Statistik 2025

Ambon, Pelita Maluku – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (DiskominfoSandi) Kota Ambon tak sekadar bicara digitalisasi, tapi bergerak konkret. Melalui kegiatan Pengumpulan Data Survei Metadata Statistik Sektoral/Khusus Tahun 2025, lembaga ini mau menegaskan komitmennya membangun tata kelola data yang tertib, transparan, dan terintegrasi di seluruh perangkat daerah.

Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya menuju “Satu Data Kota Ambon”, sejalan dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia (SDI). Survei dilakukan di sejumlah instansi, antara lain Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Kepala DiskominfoSandi Kota Ambon, Ronald Lekransy, menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memiliki dan mengelola metadata statistik sektoral secara terstandar dan berkelanjutan.

“Kami ingin data sektoral di setiap OPD tersusun rapi, terdokumentasi, dan bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan yang benar-benar berbasis data,” ujarnya tegas.

Lekransy menambahkan, integrasi metadata bukan hanya urusan teknis, melainkan fondasi transparansi publik.

“Melalui pengumpulan metadata ini, kami dorong seluruh OPD memahami pentingnya integrasi data. Dengan begitu, setiap informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat maupun pengambil kebijakan,” tandasnya.

DiskominfoSandi juga memastikan pendampingan teknis akan terus dilakukan. Lekransy menegaskan koordinasi lintas instansi akan diperkuat agar proses pengumpulan dan validasi metadata berjalan sesuai pedoman Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah pusat.

“Kami akan terus mendampingi OPD, memastikan tata kelola data sektoral berjalan efektif dan konsisten,” katanya.

Pengumpulan metadata statistik sektoral 2025 ini menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Kota Ambon untuk menegakkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data akurat — bukan sekadar slogan, tapi langkah nyata menuju tata kelola modern. (PM.007)