Ambon, Pelita Maluku – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Maluku menegaskan komitmennya menjadikan data sebagai ujung tombak pembangunan. Hal itu ditegaskan dalam Workshop Penyelenggaraan Satu Data Provinsi Maluku 2024–2025 di Hotel Manise Ambon, Selasa (30/9/2025).
Kegiatan yang digelar bersama Program SKALA ini menghadirkan Kepala Dinas Kominfo Maluku Melkias Lohy, perwakilan BPS Maluku, Pusdatin Kemendagri, Bappeda, serta pimpinan Diskominfo kabupaten/kota se-Maluku.
Dalam sambutannya, Lohy menekankan bahwa kebijakan Satu Data Indonesia adalah fondasi penting untuk memastikan arah pembangunan tidak salah sasaran.
“Data adalah aset berharga. Jika datanya akurat dan terpadu, kebijakan pembangunan akan lebih tepat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Meski Pergub Nomor 80 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data sudah berlaku sejak 2022, Lohy mengakui pelaksanaannya masih menghadapi kendala, mulai dari forum satu data yang belum berjalan optimal, keterbatasan anggaran, SIPD e-Walidata yang belum merata, hingga infrastruktur data yang terbatas.
“Kalau masalah ini tidak kita atasi, dasar perencanaan pembangunan bisa lemah bahkan salah sasaran. Karena itu, forum harus diperkuat, SDM ditingkatkan, anggaran dioptimalkan, dan infrastruktur data dibangun,” tegasnya.
Workshop kali ini difokuskan pada penyelesaian dokumen standar data dan metadata statistik 2024–2025. Tahun lalu, pemenuhan standar data sudah 100 persen, namun metadata baru 46 persen. Seluruh 3.920 data yang diinventarisir pada 2025 telah diperiksa, dipublikasikan, dan disahkan lewat SK Gubernur Nomor 1900 Tahun 2025.
Selain itu, Pemprov Maluku tengah menyiapkan Portal Satu Data Maluku sebagai pusat data sektoral terpadu yang bisa diakses provinsi maupun kabupaten/kota.
Portal ini diharapkan memperkuat prinsip interoperabilitas atau bagi-pakai data antar instansi.
Ferry, perwakilan Provincial Lead SKALA Maluku, mengingatkan pentingnya memenuhi empat prinsip utama Satu Data Indonesia: standar data, metadata, kode referensi, dan interoperabilitas. “Kalau prinsip ini tidak terpenuhi, data tidak bisa disebut berkualitas, apalagi dijadikan dasar kebijakan,” jelasnya.
Workshop ini menjadi momentum bagi Maluku untuk memperkuat tata kelola data, agar arah pembangunan daerah semakin jelas, terukur, dan tepat sasaran. (PM.007)