Ambon, Pelita Maluku – Polemik pembayaran upah tenaga kerja di bawah Upah Minimum Kota (UMK) pada Rumah Sakit Bhakti Rahayu Ambon akhirnya menemui titik terang. Komisi I DPRD Kota Ambon berhasil memfasilitasi pertemuan antara pihak rumah sakit dan pekerja sebagai pelapor, yang berujung pada kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan dan berlandaskan prinsip kemanusiaan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, M. Aris Soulissa, kepada wartawan usai pertemuan, menegaskan bahwa kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan persoalan hubungan industrial tersebut tanpa memperpanjang konflik.
“Alhamdulillah, hari ini kita sudah mencapai titik terang. Baik pihak pelapor maupun pihak rumah sakit sudah sepakat menyelesaikan masalah ini melalui tahapan yang benar, mulai dari mitigasi, mediasi, hingga rekomendasi,” kata Aris.
Ia menjelaskan, DPRD telah mengingatkan secara langsung hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pihak rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya terkait upah minimum. Pihak RS Bhakti Rahayu, kata dia, telah menyatakan kesediaan untuk membayar hak pekerja sebagaimana yang disepakati dalam forum.
“Pihak rumah sakit sudah mengiyakan dan bersiap membayar hak-hak pekerja. Ini bukan hanya penyelesaian kasus, tapi juga menjadi peringatan bagi perusahaan lain agar patuh terhadap regulasi UMK. Ketentuan upah minimum itu wajib dijalankan dan dirasakan secara adil,” tegasnya.
Aris juga menekankan bahwa DPRD mendorong penyelesaian dengan pendekatan kemanusiaan, mengingat para pekerja sangat bergantung pada penghasilan untuk keberlangsungan hidup mereka.
Sementara itu, Humas RS Bhakti Rahayu Ambon, Hein Pohwain, membenarkan bahwa persoalan hubungan industrial antara rumah sakit dan pekerja telah diselesaikan.
“Kami sudah menyepakati penyelesaian dengan pihak pekerja. Tidak ada lagi persoalan. Pembayaran akan dilakukan sesuai klasifikasi yang sudah dibahas, dan ditargetkan rampung pada hari Senin,” ujar Hein.
Ia menegaskan, penyelesaian tersebut murni dilakukan atas dasar prinsip kemanusiaan dan kekeluargaan, tanpa ada unsur lain di luar kesepakatan yang telah ditetapkan.
“Prinsip kami jelas, kemanusiaan. Mereka juga membutuhkan kehidupan. Lebih dari kesepakatan itu tidak akan kami proses, tapi yang menjadi kewajiban akan kami selesaikan,” pungkasnya.
Dengan kesepakatan tersebut, DPRD Kota Ambon berharap tidak hanya menjadi solusi bagi para pekerja, tetapi juga menjadi contoh kepatuhan dunia usaha terhadap aturan ketenagakerjaan di Kota Ambon.
Redaksi Pelita Maluku - Ais