DPRD ARU GELAR SERTIJAB BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dobo, Pelita Maluku,dom - DPRD Kabupaten Kepulauan Aru gelar Serah terima Jabatan (Sertijab)  Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru serta rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pidato Bupati terpilih berlangsung di Aula Sitakena Dobo, Senin 17/03. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi Umum Gubernur Maluku  Sartono Pinning SH, Mkn, Anggota DPRD, FORKOPIMDA, SEKDA, Pimpinan OPD, dan undangan lainnya. dan juga  dr. Johan Gonga dan Bapak Muin Sogairey, SE sebagai Bupati dan wakil Bupati Aru Periode 2020-2025.

Bupati Timotius Kaidel mengawali Pidatonya mengajak, seluruh elemen dan masyarakat untuk bergandeng tangan setya bahu- membahu  membangun bumi Jargaria. mengingat kompetisi telah selesai dan tidak ada lagi perbedaan antara satu dengan yang lain.

Menurut Bupati, Masyarakat Kepulauan Aru, telah memberikan kami amanah untuk melanjutkan Kepemimpinan dari para Pemimpin terdahulu.  Dan Kami sadari sungguh, untuk melanjutkan perjuangan mereka bukanlah perkara mudah. Namun kami belajar dari perjalanan kepemimpinan mereka, bahwa satu tujuan utama membangun daerah ini adalah senantiasa menjaga semangat kebersamaan. 

Untuk itu dengan kerendahan hati, kami mengajak serta berkomitmen untuk melanjutkan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan segenap Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. 

Kami juga berkomitmen untuk juga meningkatkan kolaborasi dengan elemen pemerintahan lainnya, baik di Provinsi dan Pusat, maupun seluruh elemen masyarakat termasuk sektor Swasta di Kabupaten Kepulauan Aru. 

Olehnya Bupati mengajak semua  masyarakat untuk bahu membahu dalam membangun daerah ini. karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan antara lain : 

1. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tidak Inklusif: Kualitas sumberdaya manusia masih rendah dan tenaga kerja kurang produktif: Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) unggulan daerah belum optimal untuk kemajuan daerah  dan kesejahteraan masyarakat: Tingkat kemiskinan masih tinggi dan distribusi Pendapatan belum merata: Akses dan konektivitas antar pulau masih rendah,Tata Kelola pemerintahan yang kurang Inovatif dan layanan publik yang belum professional: Serta Kualitas Infrastruktur yang masih rendah dan belum merata. 

Dalam rangka membangun bumi jargaria yang kita cintai ini, melalui rancangan awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025-2030 kami Mengusung memperkuat pondasi transformasi ekonomi daerah yang produktif dan inklusif berbasis ekosistem ekonomi biru dan ekonomi hijau, 

2. Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas infrastruktur serta sarana prasarana wilayah  kepulauan dan daratan, 

3. Memperkuat pondasi transformasi sumberdaya manusia yang cerdas

4. teknologi untuk pondasi transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang inovatif, professional, bersih dan transparan, 

5. Memperkuat ketahanan dan adaptasi sosial budaya masyarakat lokal: 

6. Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup serta kapasitas mitigasi bencana: dan 

7. Memperkuat peran strategis daerah dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan strategis ekosistem Laut Arafura. 

1. Efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia, 

2. Dana DAK dan DAU peruntukan untuk Dinas Pekerjaan Umum untuk sementara tidak lagi dikelola oleh Daerah, tetapi dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat: 

3. Penerimaan tenaga P3K yang tidak mempertimbangkan kebutuhan riil di daerah serta kemampuan keuangan daerah, akan berdampak pada pelaksanaan pemerintahan dan targettarget Pembangunan sesuai Visi-Misi yang telah ditetapkan karena keuangan daerah yang bersumber dari DAU dan PAD tidak akan mencukupi untuk membiayai gaji pegawai ASN dan Pegawai P3K yang bertambah sangat signifikan yaitu kurang lebih sebanyak 2400 orang pegawai yang pembiayaannya akan menjadi tanggungjawab daerah mulai tahun  2027. 

Walaupun demikian kami tetap optimis untuk melaksanakan Visi dan Misi kami ditengah tantangan efisiensi anggaran dan  kedepan ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang mana pembayaran Gaji P3K menjadi pembiayaan Pemerintah Pusat. 

Kami berkomitmen dan akan berusaha keras untuk meningkatkan PAD melalui sumber-sumber pendapatan lain yang selama ini belum dikelola secara maksimal, contohnya pendapatan dari sektor perikanan yang menjadi primadona di Kabupaten Kepulauan Aru. Selain itu kami juga akan mendorong efisiensi penggunaan keuangan daerah sehingga tidak ada lagi pemborosan anggaran atau pembiayaan. 

Sebagai Langkah awal mewujudkan komitmen politik dalam membangun daerah ini, maka kami telah merumuskan program 100 hari kerja. 

1. Dobo Terang, Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih yang berkualitas dan lancar:  

2. Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas infrastruktur serta sarana prasarana wilayah  kepulauan dan daratan,

3. Penanganan masalah sampah di kota Dobo: 

4, Pengendalian  penambangan liar terumbu karang dan pasir pantai,

5. Pemerataan distribusi tenaga Pendidikan dan tenaga Kesehatan, 

6. BBM tanpa antrian dan pungli: Penyesuaian tarif peti kemas dan lahan pemda pelabuhan Dobo, demi kelancaran perdagangan dan pengendalian harga barang: Penertiban penggunaan badan jalan, bahu jalan, trotoar dan pasar. (PM.11)