Saumlaki, Pelita Maluku.com - Memasuki Tahun ke - 4 Kepemimpinan Petrus Fatlolon dan Agustinus Utuwally sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan.
Orang nomor satu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini mengakui, kalau kepemimpinan mereka berdua belum sempurna dan masih jauh dari harapan dan keinginan dari masyarakat.
Dicontohkan Fatlolon, misalnya kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honor serta kesejahteraan masyarakat di daerah yang dipimpinnya.
"Saya sampaikan maaf juga bila ada kebijakan dan keputusan pemerintah daerah yang tidak berkenan baik kepada TNI, Polri, ASN hingga masyarakat. Pemerintah dimanapun tidak mungkin memuaskan rakyatnya. Apalagi saya dan pak wakil," tandas Bupati dihadapan pimpinan SKPD dan pegawai," Kamis (14/01/2021).
Menurutnya, masalah kesejahteraan ASN yang beberapa tahun belakangan ini tidak sesuai dengan harapan, lantaran penghasilan bahkan honor tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bukan karena keinginan dan kebijakan dari dirinya sebagai pemimpin daerah, melainkan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat
"Tidak ada lagi honor kegiatan, tetapi sudah dirubah ke Tunjangan Kinerja Daerah yang diterima setiap bulan. Juga uang makan yang diterima secara berkala. Saya berharap kita semua memaklumi kondisi tersebut. Negara dalam kondisi sulit dan kita diminta lakukan rasionalisasi serta efisiensi anggaran," tandas Fatlolon.
Bukan saja itu, di tahun kerja 2021, Pemda masih dihadapkan dengan minimnya ketersediaan anggaran. Terutama dana transfer dari Pemerintah Pusat juga mengalami pengurangan yang signifikan. Dimana Dana Alokasi Umum (DAU) alami pengurangan sebesar Rp.60 milyar.
Pemotongan itu jelas Fatlolon, karena kondisi pandemi Covid-19 yang membuat kondisi keuangan negara dan daerah merosot tajam. Buktinya, pendapatan negara turun, berimbas ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) KKT juga alami penurunan. Negarapun berhutang, bahkan provinsi juga.
"Kita hanya mampu capai PAD 48 persen. Tetapi kita bersyukur Pemda Kepulauan tanimbar tahun 2020 dan tahun 2021 ini tidak lakukan peminjaman," tandasnya yang mengakui kalau pada postur APBD induk 2021, di skenariokan ada pinjaman bank.
Untuk itu selaku Bupati, Fatlolon, telah menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan langkah-langkah kongkrit agar Pemda KKT tidak melakukan peminjaman bank di tahun 2021. (Gilang)