Ambon, Pelita Maluku – Rapat Paripurna DPRD Maluku kembali melahirkan keputusan penting bagi arah pembangunan daerah. Selasa malam (23/9/2025), Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Ketua DPRD Benhur Watubun resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Perubahan (PPAP) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.
Penandatanganan berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Maluku dengan disaksikan Wakil Ketua DPRD Fauzan Rahawarin, John Lewerissa, Azis Sangkala, jajaran anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, serta seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menegaskan paripurna kali ini memiliki arti strategis karena dokumen KUPA-PPAP menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah hingga akhir tahun anggaran 2025.
“Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas. Dokumen KUPA-PPAP adalah pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Watubun.
Ia menjelaskan, penyusunan KUPA-PPAP dimulai dari rancangan pemerintah daerah lalu dibahas bersama DPRD melalui Badan Anggaran dan TAPD.
Perdebatan yang terjadi selama pembahasan menurutnya justru mencerminkan keseriusan semua pihak untuk melahirkan dokumen perencanaan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
“Perubahan anggaran ini harus menjawab masalah nyata masyarakat Maluku, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, kehutanan, hingga perumahan dan permukiman,” katanya.
Watubun juga mendesak pemerintah daerah segera menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025 agar dapat dibahas tepat waktu.
“Kita tidak boleh berlama-lama. Ranperda Perubahan APBD harus segera masuk supaya implementasi program berjalan sesuai harapan rakyat Maluku,” pungkasnya (PM.007)