Ambon, Pelita Maluku – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Zest Ambon, Kamis (24/7/2025), dan menjadi momentum strategis bagi Maluku dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Musrenbang ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya perwakilan Forkopimda Maluku, Anggota DPD RI, Bupati/Wali Kota se-Maluku, pimpinan kementerian terkait dari pusat, instansi vertikal, Bank Indonesia, OJK, serta jajaran pimpinan OPD dan akademisi.
Dalam sambutannya, Gubernur Lewerissa menekankan bahwa RPJMD kali ini memuat visi besar: Transformasi menuju Maluku yang maju, adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkannya, pemerintah menetapkan tujuh misi utama atau Sapta Cita sebagai landasan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
“Ketujuh misi tersebut menyasar berbagai sektor krusial, mulai dari tata kelola pemerintahan yang adil dan inklusif, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan dan pulau-pulau kecil, hingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan revitalisasi nilai-nilai budaya,” tegas Lewerissa.
Ia menjelaskan bahwa misi ini telah diselaraskan dengan visi nasional Presiden RI sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Semua perangkat daerah akan mengurai misi ini ke dalam program strategis, output, dan outcome yang terukur. Karena itu, masukan dari semua pemangku kepentingan sangat penting untuk menyempurnakan rencana ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan komitmen Pemprov Maluku dalam mengimplementasikan berbagai arah kebijakan strategis nasional. Ia menyebut sejumlah regulasi penting seperti Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN/APBD, serta Inpres Nomor 8 dan 9 Tahun 2025 terkait pengentasan kemiskinan dan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih.
“Musrenbang ini harus menjadi forum penyelarasan program pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Perencanaan harus terukur, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Lewerissa juga menyinggung tiga proyek strategis nasional yang akan menjadi prioritas di Maluku, yakni pembangunan Bendungan Way Apu, pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela, dan proyek Maluku Integrated Port.
“Perencanaan hari ini harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Maluku. Inilah saatnya kita melangkah bersama mewujudkan provinsi yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.