Gubernur Maluku: Hilirisasi Kelapa dan Ubi Kayu Kunci Tekan Kemiskinan Ekstrem

Ambon, Pelita Maluku – Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyetujui program pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di empat kabupaten Maluku sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Persetujuan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Tim Ahli Gubernur dan jajaran Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Empat kabupaten yang disetujui untuk pengembangan kelapa dan hilirisasi adalah Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. Hendrik menyebut kelapa sebagai komoditas yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan memiliki potensi ekonomi besar.

“Dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Maluku, Bapak Menteri Pertanian menyetujui pengembangan komoditas kelapa dan hilirisasi kelapa di empat kabupaten tersebut,” kata Hendrik.

Gubernur menjelaskan, hilirisasi kelapa bertujuan meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan membuka peluang usaha serta lapangan kerja baru. Selain kelapa, Pemerintah Provinsi Maluku juga mempresentasikan proposal hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan. Program itu dirancang terintegrasi mulai dari pengembangan perkebunan hingga pembangunan industri pengolahan.

Buru Selatan dinilai memiliki lahan potensial untuk perkebunan ubi kayu skala besar yang terhubung langsung dengan industri pengolahan.Hasil akhir yang ditargetkan dari hilirisasi ubi kayu adalah produksi beras ubi kayu dan etanol.

“Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita,” kata Hendrik.Proposal yang disampaikan mendapat respons positif dari Menteri Pertanian. Sejumlah kebutuhan alat dan mesin pertanian yang diajukan bahkan langsung diputuskan untuk direalisasikan. “Proposal kami mendapat respons yang sangat positif. Beberapa usulan terkait kebutuhan alat dan mesin pertanian bahkan langsung diputuskan oleh Bapak Menteri Pertanian untuk direalisasikan. Ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian di Maluku,” ungkap Hendrik.

Hendrik menyampaikan apresiasi atas perhatian Menteri Pertanian terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Maluku. Menteri mendorong setiap daerah mengembangkan komoditas unggulan sesuai karakteristik wilayah agar memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi masyarakat.Gubernur mengakui pengembangan pertanian dan hilirisasi di Maluku masih menghadapi tantangan.

Sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau, konektivitas, permodalan, sarana-prasarana pertanian, dan aspek regulasi masih perlu diselesaikan bertahap.

“Maluku memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang unik. Namun kami juga memiliki pulau-pulau besar dan menengah seperti Seram, Buru, Wetar, Kepulauan Kei, dan Kepulauan Tanimbar yang memiliki potensi lahan pertanian yang sangat besar.

Tantangan kami adalah permodalan, fasilitas pertanian, dan beberapa aspek regulasi yang membutuhkan koordinasi lintas sektor,” jelasnya.Meski demikian, Hendrik optimistis dukungan Kementerian Pertanian akan mempercepat realisasi program strategis yang telah dirancang.

“Dengan dukungan yang diberikan Menteri Pertanian saat ini, saya optimistis sekitar 70 hingga 80 persen tantangan yang kami hadapi dalam menghadirkan hilirisasi sektor pertanian di Maluku dapat teratasi,” tegasnya.

Untuk mempercepat program, Pemerintah Provinsi Maluku membuka ruang kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan investor guna memperkuat ekosistem hilirisasi pertanian.

Pertemuan itu juga dihadiri Bupati Buru Selatan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Tim Ahli Gubernur Maluku, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku. Dukungan Kementerian Pertanian terhadap pengembangan dan hilirisasi kelapa di Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya, serta hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan, diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah, dan mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Maluku.

Redaksi Pelita Maluku – Ais Fasse