Gubernur Maluku Mulai “Operasi Total” Angkat Warga Banda dari Kawasan Kumuh

Banda Neira, Pelita Maluku — Pemerintah Provinsi Maluku memilih jalur perubahan besar di Pulau Banda. Peletakan batu pertama pembangunan Promenade, Pedestrian, dan 118 sumur resapan yang dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa pada Selasa (26/11/2025) menjadi sinyal kuat bahwa penataan kawasan kumuh bukan lagi wacana, melainkan “operasi total” untuk mengangkat taraf hidup masyarakat.

Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa pembangunan kawasan kumuh Banda adalah intervensi negara untuk memulihkan martabat masyarakat, bukan proyek seremonial yang hanya mempercantik visual daerah.

“Ini bukan sekadar infrastruktur. Ini tentang martabat warga Banda. Lingkungan yang layak adalah hak, bukan privilese,” tegas Lewerissa di hadapan warga dan tamu undangan.

Program Penataan Kawasan Kumuh Banda yang dibiayai APBN 2025 melalui Kementerian PKP mencakup pembangunan pedestrian dan promenade di Desa Nusantara, Dwiwarna, dan Kampung Baru, serta pembangunan 118 sumur resapan di enam desa terdampak. 

Setiap elemen pembangunan diarahkan untuk menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat: kenyamanan, keselamatan, dan kualitas hidup.

Gubernur memaparkan bahwa infrastruktur yang dibangun akan menjadi katalis bagi perubahan sosial dan ekonomi.

“Pedestrian dan promenade ini bukan hanya untuk keindahan. Ini tentang akses yang aman, ruang interaksi sosial, dan fondasi Banda sebagai destinasi wisata kelas dunia,” ujarnya.

Sementara itu, pembangunan 118 sumur resapan disebut sebagai jantung perlindungan lingkungan kawasan. Bukan hanya memperbaiki tata air, tapi juga melindungi masa depan Banda dari ancaman banjir, longsor, dan penurunan kualitas permukiman.

Lewerissa juga mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi pada partisipasi masyarakat. 

“Semua yang kita bangun hari ini bukan untuk hari ini saja — ini warisan untuk anak-anak kita. Ketika pembangunannya selesai, masyarakatlah yang menjadi penjaganya,” tegasnya.

Acara peletakan batu pertama diakhiri dengan sesi foto bersama jajaran pejabat pusat dan daerah, termasuk Dirjen Kawasan Permukiman, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, dan Bupati Maluku Tengah. Keberadaan para pejabat pusat menjadi penanda bahwa Pulau Banda kini masuk dalam prioritas pembangunan nasional.

REDAKSI PELITA MALUKU - AIS