Jakarta, Pelita Maluku – Maluku mendapat angin segar di bidang perumahan. Selasa (16/9/2025), Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani nota kesepakatan penyediaan dan pemutakhiran data perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ASN Pemerintah Provinsi Maluku.
Penandatanganan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, disaksikan jajaran Bupati dan Wali Kota se-Maluku, pihak BTN, BP Tapera, anggota DPR RI Saidah Uluputty, Ketua DPRD Maluku Benhur, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dari komitmen tersebut, Kementerian PKP bersama BP Tapera mengalokasikan 3.000 unit rumah subsidi bagi MBR dan ASN di Maluku pada 2025.
Kehadiran BTN menjadi krusial karena bank tersebut ditunjuk sebagai penyalur utama program rumah subsidi nasional yang menargetkan 220 ribu unit tahun ini.
Menteri Maruarar menegaskan, kebijakan perumahan harus berbasis pada data akurat.
“Saya sudah perintahkan kita satu data, data dari BPS. Jadi Bupati dan Wali Kota jangan lagi cari data jauh-jauh, rapatlah dengan BPS. Data itu penting, karena jadi dasar kebijakan,” tegasnya.
Ia juga memberi apresiasi kepada Gubernur Maluku yang datang lengkap bersama jajaran kepala daerah. “Kami hormat pada Pak Gubernur. Timnya solid, ini membuktikan keseriusan,” ujar Maruarar.
Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan, Maluku siap mendukung penuh program ini.
“Kami memiliki data valid dari BPS, sehingga bantuan perumahan tepat sasaran. Dengan begitu, rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan,” ucapnya.
Kesepakatan ini menjadi bukti sinergi pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan untuk mengatasi kesenjangan kepemilikan rumah di daerah kepulauan. Menteri Maruarar pun menutup forum dengan pertanyaan tegas: “Kuota rumah subsidi 3.000, siap terserap tahun 2025?”
Pertanyaan itu langsung dijawab lantang oleh Gubernur Hendrik: “Siap!” (PM.007)