Gubernur MI Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Amankan Lebaran, 3.530 Personel Dikerahkan

Ambon, Pelita Maluku.com - Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Gubernur Provinsi Maluku Irjen Pol. (Purn) Murad Ismail memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Salawaku Tahun 2022, di lapangan upacara Polda Maluku Tantui, Jumat, (22/04/2022).

Operasi tersebut, merupakan wujudkan sinergitas Polri dengan instansi terkait untuk menjamin masyarakat aman dan sehat dalam perayaan idul Fitri 1440 Hijriyah. 

Operasi ini akan melibatkan 402 personel TNI, 2.478 Polri dan 650 personel dari instansi terkait. Total, sebanyak 3.530 personil yang dikerahkan. Ribuan personel ini akan ditempatkan di 47 pos pengamanan, 27 pos pelayanan dan 4 pos PAM terpadu antar instansi terkait di pelabuhan dan bandara terminal.

Gubernur saat membacakan amanat Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo mengatakan, operasi ini melibatkan 144,392 personel pengamanan gabungan terdiri dari 87.880 personel Polri, 13,287 TNI dan 43,225 personel dari instansi terkait. Fokus pengamanan, sebanyak 101,700 titik yang tersebar di Indonesia seperti Masjid, tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan bandara. 

“Polri dengan dukungan dari TNI, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, menyelenggarakan operasi ketupat 2022 yang dilaksanakan selama 12 hari mulai tanggal 28 hingga 9 Mei 2022,” katanya. 

Pelaksanaan pengamanan Idul Fitri, sambung Gubernur, tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah melalui In-Mendagri Nomor 22 Tahun 2022 tentang PPKM yang diberlakukan tanggal 19 April - 9 Mei 2022 serta Surat Edaran Satgas Covid- 19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri pada masa Covid-19 yang berlaku efektif mulai tanggal 2 April 2022.

“Berdasarkan Mapping kerawanan, terdapat beberapa prediksi gangguan Kamtibmas yang harus diantisipasi antara lain ancaman terorisme, premanisme, aksi sweeping oleh ormas, kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok, kejahatan konvensional, penyakit masyarakat, konflik buruh terkait THR, balap liar, penyalahgunaan narkoba, petasan, perkelahian antar kelompok dan aksi perusakan fasilitas umum,” pungkas Murad.

Oleh karena itu, terang Gubernur, operasi ketupat harus dilaksanakan secara optimal. Perjalanan mudik maupun balik, harus berjalan lancar (Aman), kejahatan dan gangguan Kamtibmas sekecil apapun harus dijaga dan diantisipasi.

Atas dasar diatas, Kapolri dalam amanatnya menekankan delapan hal penting, untuk dipedomani guna mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi ketupat.

Pertama, menjaga stamina dan kesehatan mental selama perjalanan operasi. Menyatakan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa.

Kedua, melakukan deteksi dini terhadap dinamika dan fenomena yang berkembang sehingga dapat melakukan langkah pencegahan yang prediktif.

Ketiga, melaksanakan pengamanan secara profesional dan humanis. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di manapun dan kapanpun. Rekan-rekan adalah wujud representasi negara di tengah-tengah masyarakat.

Keempat, menggelar kekuatan Polri pada pos-pos pengamanan dan pelayanan serta di titik-titik rawan kriminalitas, titik-titik kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Kelima, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan satgas Covid-19 untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya lonjakan mobilitas masyarakat saat libur idul Fitri, dengan melakukan tes antigen secara acak terhadap masyarakat di tempat keramaian.

Keenam, mendorong para pengelola tempat wisata, pusat perbelanjaan dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan untuk memasang dan menerapkan aplikasi Peduli Lindungi.

Ketujuh, satgas pangan dapat berperan membantu pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok dan pengendalian harga.

Delapan, memantapkan kerjasama, sinergi dan solidaritas dengan para pihak yang terlibat, menyatukan visi dan tujuan demi keberhasilan pelaksanaan operasi. 

Turut hadir Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latief, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Jan de Fretes, unsur Forkopimda, seluruh pejabat utama Polda Maluku dan stakeholder lainnya. (PM.007).