Hadiri Rakor Perbatasan di Sentul, Pemerintah Pusat Tegaskan Prioritas Keamanan dan Kesejahteraan

Bogor, Pelita Maluku — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menghadiri Rakor Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang digelar BNPP RI di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Selasa (18/11/2025).

Rakor ini menjadi forum nasional untuk memperkuat arah pembangunan kawasan perbatasan secara terukur dan berkelanjutan.

Acara dibuka oleh Menko Polhukam Djamari Chaniago bersama Mendagri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan perbatasan harus berfokus pada dua prioritas utama: Keamanan dan Kesejahteraan.

Mendagri menekankan bahwa perbatasan adalah garis kedaulatan negara yang tidak boleh diabaikan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan 10 negara, harus memperkuat pengawasan dan infrastruktur keamanan di seluruh titik perbatasan.

Selain keamanan, pembangunan ekonomi kawasan perbatasan juga menjadi prioritas.

“Perbatasan tidak boleh lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal. Mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo–Gibran, pembangunan harus dimulai dari desa untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” tegas Tito.

Tito merinci tiga tugas besar BNPP yang akan menjadi pegangan nasional:

1. Penyelesaian Sengketa Batas Negara,

2. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),

3. Pengembangan Kawasan Perbatasan.

Pembangunan perbatasan hingga 2045 diarahkan menjadikan kawasan ini sebagai beranda depan negara, bukan lagi wilayah belakang.

Untuk menggerakkan agenda tersebut, BNPP menyiapkan anggaran Rp6,41 triliun pada Tahun Anggaran 2025.

Tito juga meminta kementerian/lembaga anggota BNPP memastikan akurasi perencanaan, mulai dari lokasi kegiatan, alokasi anggaran, hingga implementasi di lapangan.

Gubernur dan bupati/wali kota diminta memperkuat dukungan kelembagaan dan komitmen anggaran daerah dalam mempercepat pembangunan perbatasan.

REDAKSI PELITA MALUKU - AIS