Jakarta, Pelita Maluku — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyoroti kondisi memprihatinkan warga terdampak konflik sosial dan bencana di sejumlah wilayah di Maluku yang hingga kini masih hidup di tenda darurat. Karena itu, Hendrik meminta pemerintah pusat segera mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat korban konflik.
Permintaan tersebut disampaikan Hendrik saat rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Graha Exitama With Binayas, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Dalam rapat itu, Hendrik menegaskan penanganan korban konflik dan bencana tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut kehidupan dan masa depan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
“Sampai sekarang masyarakat masih tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya juga sudah rusak,” kata Hendrik.
Ia menilai pembangunan rumah bukan sekadar menghadirkan tempat tinggal, tetapi juga menjadi langkah penting untuk memulihkan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik.
Menurut Hendrik, Pemerintah Provinsi Maluku ingin memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang.
Dalam pertemuan tersebut, Hendrik secara khusus meminta pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan rumah di Desa Iha yang dinilai memiliki kondisi masyarakat paling memprihatinkan.
“Kalau dari empat desa ini harus ada prioritas utama, menurut saya Desa Iha perlu menjadi perhatian karena kondisi masyarakatnya cukup sulit,” ujarnya.
Selain Desa Iha, Pemprov Maluku juga mengusulkan pembangunan rumah bagi warga di Desa Danar, Desa Masihulan, dan Desa Kariu yang hingga kini masih membutuhkan dukungan penanganan dari pemerintah pusat.
Menanggapi permintaan tersebut, pihak Kementerian PKP menyatakan siap melakukan pengecekan lapangan dan menyiapkan proses pembangunan secara bertahap.
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menegaskan pembangunan tidak hanya fokus pada rumah warga, tetapi juga penataan kawasan permukiman agar masyarakat dapat tinggal dengan aman dan nyaman.
“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujar perwakilan Kementerian PKP.
Pemerintah pusat juga memastikan tim teknis akan turun langsung ke lokasi bersama pemerintah daerah untuk memastikan kelayakan lahan serta keamanan kawasan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Hendrik turut meminta perhatian pemerintah pusat terhadap besaran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Maluku yang dinilai belum sebanding dengan tantangan geografis wilayah kepulauan.
“Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Maluku mencatat terdapat empat desa yang menjadi fokus usulan pembangunan rumah, yakni Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 unit, dan Desa Kariu sebanyak 207 unit rumah.
Pemprov Maluku menyebut proses pada tahun 2026 masih berada pada tahap perencanaan sebelum nantinya dilanjutkan ke tahap pembangunan setelah seluruh persyaratan administrasi dan kelayakan lahan diselesaikan pemerintah kabupaten/kota.
Redaksi Pelita Maluku