Jokowi Minta Pengendalian Inflasi di Daerah Untuk Penghapusan Kemiskinan Ektsrim Ditindaklanjuti

Jokowi Minta Pengendalian Inflasi di Daerah Untuk Penghapusan Kemiskinan Ektsrim Ditindaklanjuti

Jakarta, Pelita Maluku.com - Gubernur Maluku Murad Ismail hadiri dan mendengarkan langsung arahan Prrsiden Republik Indonesia Joko Widodo, kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati di ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/2022). 

Dalam arahannya Presiden Joko Widodo menyampaikan, tiga poin penting, diantaranya mengenai pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia dan pembahasan mengenai sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Presiden mengatakan, saat ini kondisi ekonomi dunia mengalami banyak ancaman akibat pandemi Covid-19 hingga perang Rusia-Ukraina, membuat banyak gejolak yang berdampak pada krisis energi dan krisis pangan.

"Yang pertama ingin saya sampaikan, momok yang menakutkan semua negara saat ini adalah inflasi kenaikan barang dan jasa, inflasi di semua negara yang biasanya satu persen sekarang sudah delapan, sudah sepuluh persen. Ada lima negara yang sudah di atas 80 persen," katanya.

Oleh karena itu, semua pihak harus kompak mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke bawah pemerintahan tingkat desa, seperti halnya kekompakan saat menangani pandemi Covid-19. "Kalau COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus  bersama-sama," tegas Kepala Negara.

img-1664544389.jpg

Presiden Joko Widodo pun meminta, kepala daerah harus masif memantau dan mengendalikan inflasi dengan memantau secara harian fluktuasi harga pangan di daerah masing-masing. Termasuk pemantauan terhadap pasokan dan kebutuhan beberapa bahan pangan yang paling signifikan berpengaruh terhadap inflasi.

"Yang kita takuti sekarang ini adalah inflasi dari pangan, bahan makanan, ini juga menjadi kontributor terbesar inflasi hingga Agustus ini. Urusan cabai merah, urusan bawang merah, urusan telur ayam, hati-hati, urusan tomat, urusan tahu, urusan mi instan, urusan tempe, dan beras. Hati-hati, barang-barang ini tolong dilihat betul. Cek harian, karena saya setiap hari itu dapatnya angka-angka seperti ini. Setiap pagi, enggak pernah sarapan, enggak pernah makan pagi, tapi diberi sarapannya angka-angka," jelas Presiden.

Cabai merah. Kenapa dia harganya tinggi? Karena produksinya kurang,  suplainya menjadi kurang, pasokannya menjadi kurang. 

"Tugas saudara-saudara bagaimana mengajak petani untuk menanam ini, kalau di daerah Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian harganya tinggi. Pasokan cabai kan memang beda-beda. Saya baru dua hari yang lalu datang di sebuah provinsi harga cabai merahnya Rp45 ribu. Saya pindah ke provinsi lain Rp85-90 ribu, coba dua kali lipat. Sepele, hati-hati karena produksinya kurang, karena suplainya berkurang.

Sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinves, ya gunakan Dana Transfer Umum, gunakan belanja tidak terduga itu untuk berproduksi barang itu, supaya pasokannya cukup. Ini sebetulnya hal yang tidak sulit, hanya kita ini mau kerja detail atau ndak, atau hanya di kantor tanda tangan," ungkapnya.

Yang kedua, urus yang namanya ongkos transportasi dari produksi ke pasarnya. "Misalnya, urusan harga telur naik. Produksinya dimana sih telur ini? Di Bogor, di Blitar, di Purwodadi dan lain-lainnya. Kalau misalnya di Palembang harga telur naik, di Provinsi Sumatra Selatan harga telur naik misalnya, sudah ambil saja telur dari Bogor. Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD, oleh provinsi, kabupaten maupun kota. Misalnya, ini misalnya," imbau Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan mengenai penggunaan produk buatan Indonesia. " Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinves bahwa dari komitmen, realisasinya sudah 49 persen. Jangan sampai, sekali lagi, dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari bea cukai, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dari dividen BUMN, kumpul kemudian ditransfer ke daerah tapi belinya barang-barang impor. Ada produk UMKM, ada produk koperasi, kenapa tidak ke sana?

Presiden juga menyinggung soal wisata. "Saya ajak masyarakat kita. Ini kita bisa defisit ini wisata kita, yang datang ke sini belum banyak, yang keluar malah banyak sekali. Hati-hati devisa kita bisa lari lagi, kalau caranya kita tidak rem. Hati-hati. Sekali lagi, tolong masyarakat diajak. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Kita punya daerah-daerah wisata yang baik; Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Toba, Raja Ampat, Bromo, Jogja, Babel, Borobudur, Jakarta, dan lain-lainnya. Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri? Dipamer-pamerin di Instagram, Apalagi pejabat," ajak Presiden.

img-1664544421.jpg

Mengenai kemiskinan ekstrem, Presiden mengatakan, data sudah jelas tersedia."Di daerah-daerah ada semua datanya. Artinya, sasarannya jelas by name, by address semuanya ada. Nama, alamat, semuanya ada. Kalau kita bareng-bareng, pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju; lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng, urusan income/pendapatan semuanya digarap bareng-bareng. Ini kita kemarin waktu COVID-19 naik lagi ke dua digit, ini sudah kembali lagi ke satu digit ke 9,54. Ini kita harapkan. Sasarannya ada kok, jelas nama dan alamat, bansos ke sana arahkan. Terhadap perbaikan rumah-rumah kumuh, arahkan juga kesana. Kalau nama dan alamatnya enggak jelas, itu kita kesulitan. Ini ada semuanya. Inilah yang sekali lagi kita kompak bareng-bareng untuk menuju pada sasaran yang kita inginkan." tandas Presidsn (PM.007)


Sumber : https://pelitamaluku.com/jokowi-minta-pengendalian-inflasi-di-daerah-untuk-penghapusan-kemiskinan-ektsrim-ditindaklanjuti-detail-444483