Jubir Pemkot: Seluruh Program Pembangunan Melalui Mekanisme Perencanaan, Bukan Nepotisme

AMBON, PELITA MALUKU — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan seluruh program pembangunan, termasuk infrastruktur jalan dan penyediaan air bersih, dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, skala prioritas, mekanisme perencanaan daerah dan kemampuan anggaran, bukan karena kepentingan pribadi, nepotisme maupun identitas masyarakat.

Juru Bicara Pemkot Ambon, Ronald Lekransy, mengatakan kebijakan pembangunan yang dijalankan Wali Kota Bodewin M. Wattimena dan Wakil Wali Kota Ely Toisutta tidak mengenal praktik nepotisme.

“Tidak ada nepotisme dalam pembangunan. Semua program dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan melalui mekanisme perencanaan, secara berjenjang hingga tingkat Kota Ambon,” ujar Lekransy saat dihubungi dari Ambon, Sabtu (22/8/2026).

Ia menjelaskan, program pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengacu pada dokumen perencanaan daerah, termasuk RKPD dan rencana pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan APBD.

Prioritas pembangunan juga tidak ditentukan berdasarkan agama, suku maupun golongan. Pemerintah mempertimbangkan tingkat kerusakan, kepadatan penduduk, nilai strategis jalur pelayanan umum serta kelayakan teknis.

“Penentuan prioritas didasarkan pada tingkat kerusakan infrastruktur, kepadatan penduduk, nilai strategis jalur pelayanan umum, serta kelayakan teknis di lapangan,” jelasnya.

Lekransy mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Ambon sangat besar, sementara kemampuan anggaran terbatas. Karena itu, penanganan dilakukan bertahap sesuai tingkat urgensi.

Untuk pemeliharaan jalan 2026, salah satu ruas yang ditangani adalah Jalan Tsanawiyah di kawasan Kampung Kisar, Desa Batu Merah, dengan pagu Rp600 juta. Proses tender dijadwalkan Senin (24/8/2026).

Pemkot juga menyiapkan pemeliharaan jalan aspal di ruas Jembatan Jodoh dengan pagu Rp1 miliar. Proses tender telah dilakukan dan pekerjaan ditargetkan mulai pekan depan.

Sementara sejumlah jalan dengan kerusakan ringan akan ditangani melalui program pemeliharaan atau zero hole, antara lain di kawasan Jalan Gunung Malintang dan Kanawa.

Selain APBD, Pemkot Ambon juga memperjuangkan dukungan pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD). Sejumlah ruas yang dinyatakan lolos antara lain Waiheru, Nania dan Wailete.

Untuk sektor air bersih, pembangunan jaringan dan perbaikan kebocoran juga dilakukan secara bertahap. Periode 2024–2026, terdapat 24 lokasi pengembangan jaringan dan perbaikan kebocoran dengan total panjang jaringan 12.426 meter pada wilayah kewenangan PT Perumda Tirta Yapono.

Lekransy menegaskan, perbedaan kondisi infrastruktur antarwilayah bukan berarti pemerintah melakukan diskriminasi.

“Pembangunan dilakukan secara bertahap dan berurutan, sesuai skala prioritas. Jadi, bukan karena latar belakang identitas wilayah, tetapi berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan teknis,” tandasnya.

Ia meminta masyarakat tidak mudah menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial. Pemkot, kata dia, membuka ruang komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi.

“Pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Justru kritik dan partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk memastikan pembangunan berjalan lebih baik, adil dan tepat sasaran,” pungkasnya.

REDAKSI PELITA MALUKU - AIS FASSE