Ambon, Pelita Maluku — Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Wenddy Pelupessy, akhirnya angkat bicara mengenai penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Ambon. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Walikota dan Wakil Walikota Jumpa Rakyat (WAJAR) yang digelar di Balai Kota Ambon.
Pelupessy menjelaskan bahwa masalah gepeng hingga kini belum tertangani secara tuntas bukan karena kurangnya keseriusan pemerintah, melainkan karena ketiadaan rumah singgah sebagai fasilitas penanganan lanjutan.
Menurutnya, tanpa tempat penampungan yang permanen, penanganan gepeng hanya bisa dilakukan secara sementara.
Pelupessy mengungkapkan bahwa petugas Dinas Sosial hampir setiap minggu menemukan warga terlantar di jalanan Kota Ambon. Para petugas biasanya memberikan makan, pakaian, dan menghubungkan mereka kembali dengan keluarga. Namun setelah beberapa hari, mereka kembali turun ke jalan karena tidak ada tempat pembinaan yang berkelanjutan.
Bahkan pada bulan lalu, terdapat tiga orang terlantar yang ditemukan, termasuk seorang anak berusia lima tahun yang sudah menghirup lem Aibon. Sang ibu juga terlihat berkeliaran tanpa arah di kawasan pasar.
Pelupessy menegaskan pentingnya percepatan penomoran Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan gepeng. Tanpa Perda yang aktif, aturan serta sanksi yang mengatur aktivitas pengemis dan pemberi uang kepada anak jalanan tidak dapat diterapkan secara efektif.
Ia berharap Pemerintah Kota Ambon dapat segera membangun rumah singgah yang layak sebagai pusat pembinaan, pelatihan kerja, dan pendampingan psikososial. Dengan adanya fasilitas tersebut, gepeng maupun anak terlantar dapat memiliki kesempatan untuk berubah dan kembali hidup layak.
“Rumah singgah itu penting, supaya mereka tidak hanya ditolong sesaat, tapi dibina untuk masa depan yang lebih baik,” tegas Pelupessy.
(PELITA MALUKU.007)