Komisi IV DPRD Maluku Desak Benahi Pendidikan dan Kesehatan, Siap Perjuangkan Mahasiswa Kedokteran

Jakarta, Pelita Maluku – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Wilhelm Danial Kurnala, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku segera membenahi tata kelola pendidikan dan pelayanan kesehatan yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan. Selain itu, ia menyatakan siap memperjuangkan kebijakan khusus bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura yang berprestasi namun terkendala biaya pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kurnala kepada wartawan di sela kegiatan Bimbingan Teknis Anggota Legislatif Partai Perindo 2026 yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA, SMK, dan SLB di Maluku harus segera dibenahi melalui sistem digital yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Selama ini, kata dia, persoalan yang sama terus berulang setiap tahun dan memicu banyak keluhan dari masyarakat.

Kurnala menegaskan, sistem yang baik akan menghilangkan anggapan bahwa anggota dewan maupun pejabat memiliki ruang untuk menitipkan calon siswa ke sekolah negeri.

"Kalau memang tidak memenuhi syarat, ya tidak lulus. Jangan sampai muncul persepsi bahwa keberhasilan masuk sekolah ditentukan oleh titipan. Pendidikan harus menjunjung kualitas dan keadilan," tegasnya.

Di sektor kesehatan, Kurnala mengaku prihatin dengan informasi mengenai belum dibayarkannya tunjangan dokter dan perawat di salah satu rumah sakit daerah selama beberapa bulan. Sebagai Ketua Komisi IV yang membidangi kesehatan, ia memastikan akan menggunakan fungsi pengawasan DPRD untuk menelusuri persoalan tersebut.

Ia menegaskan akan memanggil pihak manajemen rumah sakit guna meminta penjelasan mengenai penyebab keterlambatan pembayaran hak tenaga kesehatan.

"Saya tidak punya kepentingan apa pun selain memastikan pelayanan kesehatan berjalan baik dan hak tenaga kesehatan dipenuhi. Kalau ada masalah, tentu akan kami telusuri sampai tuntas," katanya.

Selain pendidikan dan kesehatan, Kurnala juga menyoroti minimnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan koperasi di Maluku. Ia menilai banyak program tidak berjalan optimal karena keterbatasan anggaran, baik dari APBD maupun APBN.

Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya diikuti dengan evaluasi terhadap efektivitas organisasi perangkat daerah agar anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kurnala juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan Maluku yang masih menghadapi berbagai tantangan. Ia optimistis keberadaan Proyek Strategis Nasional Blok Masela dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah apabila manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Perhatian khusus juga disampaikan Kurnala terhadap putra-putri Maluku yang berprestasi tetapi kesulitan melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura karena tingginya biaya kuliah.

Ia mengungkapkan telah menerima informasi mengenai mahasiswa berprestasi yang akhirnya masuk melalui jalur mandiri dengan beban biaya pendidikan yang mencapai sekitar Rp150 juta, sehingga memberatkan keluarga, terutama yang berprofesi sebagai petani, nelayan, maupun guru.

Merespons persoalan itu, Kurnala meminta orang tua dan mahasiswa mengumpulkan seluruh data agar dapat dibahas bersama Komisi IV DPRD Maluku. Ia bahkan berkomitmen memanggil pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura untuk mencari solusi, termasuk memperjuangkan kebijakan khusus bagi mahasiswa asli Maluku yang memiliki prestasi akademik namun berasal dari keluarga kurang mampu.

"Saya akan memperjuangkan ini. Kalau perlu kita berkoordinasi sampai ke Kementerian Pendidikan Tinggi agar ada kebijakan yang berpihak kepada anak-anak Maluku. Mereka jangan kehilangan kesempatan menjadi dokter hanya karena persoalan biaya," ujarnya.

Ia menegaskan, perjuangan tersebut bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga investasi sumber daya manusia Maluku di masa depan. Menurutnya, daerah membutuhkan lebih banyak dokter yang lahir dari putra-putri daerah sendiri agar pelayanan kesehatan semakin merata.

"Kita harus hadir untuk mereka. Anak-anak yang cerdas tidak boleh kehilangan masa depan hanya karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya pendidikan. Ini menjadi komitmen saya sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku," pungkas Kurnala.

Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse