AMBON, PELITA MALUKU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap indeks integritas Pemerintah Provinsi Maluku dan hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota di daerah itu masih berada dalam zona rentan korupsi. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam upaya pembenahan tata kelola pemerintahan di Maluku.
Hal itu disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, usai rapat koordinasi bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan DPRD di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/11/2026).
Maruli menjelaskan, berdasarkan kategori Indeks Integritas Nasional, nilai 0–72,9 masuk zona merah atau rentan korupsi. Sementara nilai 73–77,9 masuk kategori waspada, dan di atas 78 tergolong terjaga atau zona hijau.
Menurutnya, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan kondisi Maluku masih berada di bawah angka 72,9. Capaian tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perbaikan nyata, bukan sekadar komitmen di atas kertas.
KPK bersama pemerintah daerah telah menyepakati sejumlah langkah pembenahan yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat koordinasi.
Tiga sektor menjadi perhatian utama, yakni perencanaan pembangunan, belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
Pada sektor perencanaan pembangunan, KPK menyoroti mekanisme penetapan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD agar berjalan sesuai ketentuan, baik secara formal maupun substansi.
Sementara belanja hibah harus diperbaiki agar benar-benar tepat sasaran dan mendukung pelayanan publik. Begitu pula pengadaan barang dan jasa yang dinilai membutuhkan pengawasan serta evaluasi.
KPK meminta tindak lanjut atas rekomendasi tersebut mulai dilaporkan paling lambat akhir Desember 2026.
Sementara itu Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di kesempatan yang sama menegaskan, Pemprov Maluku berkomitmen menindaklanjuti kesepakatan bersama KPK sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
Menurutnya, pembenahan juga mencakup pengelolaan aset daerah, termasuk ruko Mardika yang dinilai memiliki potensi memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, Pemprov Maluku akan mendorong sertifikasi tanah milik pemerintah daerah agar memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Lewerissa menegaskan, tindak lanjut kesepakatan tidak harus menunggu pembentukan satuan tugas khusus. Setiap instansi, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, harus bergerak sesuai kewenangannya.
KPK berharap komitmen tersebut dijalankan secara konsisten. Dengan perbaikan yang terukur dan pengawasan berkelanjutan, indeks integritas Maluku pada survei berikutnya tahun 2027 diharapkan mengalami peningkatan signifikan.
AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU