Jakarta, Pelita Maluku – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Maluku, Welhelm Daniel Kurnala, menegaskan bahwa anggota legislatif partai Perindo tidak boleh berhenti pada janji politik saat kampanye. Justru wakil rakyat harus hadir di tengah masyarakat, memahami persoalan yang dihadapi warga, serta berani berkorban demi kepentingan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Welhelm kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/7/2026), di sela - sela pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif Partai Perindo Tahun 2026.
Menurutnya, Bimtek yang berlangsung selama tiga hari itu dirancang untuk memperkuat kapasitas anggota DPRD Partai Perindo agar memahami regulasi, etika politik, serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Materi Bimtek, kata dia, menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kehadiran para pemateri tersebut bertujuan membekali anggota legislatif dengan pemahaman yang utuh mengenai aturan dan tata kelola pemerintahan.
"Anggota DPRD harus memahami regulasi terlebih dahulu. Dengan begitu mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan secara tepat. Jika ada kebijakan pemerintah daerah yang keluar dari koridor aturan, mereka harus berani mengingatkan dan meluruskannya," ujar Welhelm.
Selain penguatan kapasitas, Bimtek juga menekankan pentingnya etika berpolitik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi seorang legislator.
Ia mengingatkan bahwa janji politik yang tidak diwujudkan hanya akan menjadi bumerang pada pemilihan berikutnya. Karena itu, anggota DPRD dituntut membangun kepercayaan melalui kerja nyata, bukan sekadar retorika.
Secara khusus, Welhelm berharap seluruh anggota DPRD Partai Perindo dari Maluku lebih aktif turun ke desa-desa untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat, terkait Persoalan pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM yang dinilai harus menjadi perhatian utama para wakil rakyat.
"Jangan merasa setelah menjadi anggota dewan tugas selesai. Justru saat itulah tanggung jawab dimulai. Turunlah ke lapangan, lihat sendiri persoalan masyarakat, lalu perjuangkan dalam pembahasan di DPRD," tegasnya.
Ia menambahkan, setiap persoalan yang ditemukan di desa harus menjadi pokok pikiran anggota dewan untuk diperjuangkan melalui kebijakan maupun penganggaran.
Welhelm juga menilai menjadi anggota legislatif bukan hanya soal menyampaikan aspirasi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial.
Dalam kondisi tertentu, kata dia, wakil rakyat harus bersedia membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan, termasuk pasien yang membutuhkan biaya transportasi untuk berobat maupun keluarga yang mengalami musibah.
Menurutnya, pengorbanan seperti itu merupakan bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat dan akan melahirkan kepercayaan yang tulus dari masyarakat.
"Kalau ingin mendapat kepercayaan masyarakat, jangan hanya datang saat pemilu. Hadirlah ketika rakyat membutuhkan. Itulah makna sesungguhnya menjadi anggota dewan, bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi," pungkas Welhelm.
Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse