Ambon, Pelita Maluku.com - Guna mempermudah masyarakat miskin di Maluku untuk mendapatkan program-program kemiskinan yang sudah ada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku berencana akan memadukan semua program-program kemiskinan itu dalam sebuah program yang disebut Rumah Basudara Sejahtera.
"ketika masyarakat mengakses program tersebut tidak ke mana-mana tetapi hanya melalui.1 pintu misalnya di sekretariat atau Dinas Sosial," Demikian disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anthon Lailossa kepada wartawan di ruang kerjanya, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan tingkat Provinsi Maluku tahun 2021, yang dihadiri Bupati/Walikota se-Maluku di Lantai VII Kantor Gubernur, Kamis (03/06/2021).
Selain itu Bappeda Maluku juga akan manfaatkan semua potensi yang ada di Maluku misalnya, Lumbung Ikan Nasional, PI 10 Persen Block Masela, Industry-lndustry unggulan, perdagangan dan komuditas seperti pala dan cengkeh, agar masyarakat terlibat di dalamnya.
Bappeda Maluku Lanjut Lailossa, akan berusaha menekan garis kemiskinan dan inflasi, sehingga harga-harga ataupun bahan pokok yang dikomsumsi masyarakat memiliki harga yang rendah.
"Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat itu punya program-program dibidang pendidikan, kesehatan, jaminan asuransi dan lainnya. Nah program ini maupun pemberdayaan cukup banyak, kita berupaya untuk mengefektifkan saat ini. Melalui komoditas unggulan pala, cengkih, kelapa, rumput laut dan perikanan itu terakses dan masyarakat bisa terlibat didalamnya. Selain itu harga bahan pokok di Maluku bisa turun drastis atau rendah. Kalau harga itu lebih rendah maka garis kemiskinan kita di Maluku juga rendah hitungan terhadap orang miskin juga makin sedikit orang yang masuk dalam miskin. Ini gambaran kita untuk strategi kemiskinan kedepan," ungkap Lailossa
Menurut Lailossa, semua program pemberdayaan kemiskinan nantinya akan mengacu kepada satu data yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran.
Dalam pendataan nanti Kata Lailossa, pihaknya akan dibantu oleh tenaga-tenaga sosial dibawah Dinas Sosial untuk mendata ulang. Dan tenaga sosial ini akan di fasilitasi dengan peralatan yang cukup, sehingga saat pendataan di lapangan langsung dapat diterima di pusat maupun DTKS pada Dinas Sosial.
Dijelaskan Lailossa, berdasarkan data kemiskinan terakhir dari BPS Provinsi Maluku, terhitung sejak September 2020 angka kemiskinan mencapai 17,99 persen dan secara Nasional mencapai 10,39 persen. Untuk Maluku sendiri angka pengangguran pada tahun 2020 kemarin mencapai 7,57 persen namun di tahun 2021 menurun menjadi 6,73 persen.
Begitu pula dengan perekonomian Maluku yang mulai menunjukkan peningkatan. Awalnya Maluku -3,42 dan sekarang menjadi -1,8 yoy.
"Jadi kontraksinya makin kecil ini juga sama dengan perekonomian nasional yang pada saat Pandemi Covid-19 jatuh cukup dalam tapi kemudian menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Sedangkan inflasi kita masih terkontrol 0,21 artinya harga-harga masih dijangkau, namun juga kita berhati-hati dengan daya beli masyarakat," ujar Lailossa (PM.007)