AMBON, PELITA MALUKU – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh aparatur pemerintah daerah agar tidak bermain-main dengan pengelolaan anggaran. Setelah mendapat peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Maluku memastikan tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang terbukti melanggar aturan.
Penegasan itu disampaikan Lewerissa usai mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11/2026).
Menurut Lewerissa, kegiatan yang melibatkan KPK dan Kementerian Dalam Negeri tersebut bukan sekadar agenda koordinasi, melainkan momentum evaluasi untuk membenahi tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.
Sejumlah sektor menjadi perhatian serius, terutama pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, penyaluran hibah, hingga potensi konflik kepentingan akibat hubungan afiliasi dalam pengelolaan anggaran.
Lewerissa mengakui, evaluasi tersebut menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah agar setiap penggunaan uang rakyat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan, pengelolaan pokir DPRD maupun program lainnya harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh ada intervensi atau kepentingan tertentu yang mengabaikan aturan.
"Kalau itu mau diberikan, harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Titik, itu saja," tegasnya.
Gubernur juga memastikan komitmen pembenahan tidak berhenti pada kegiatan koordinasi. Bahkan, ia secara terbuka meminta KPK kembali melakukan evaluasi terhadap Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun depan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengukur sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan benar-benar berjalan, bukan sekadar menjadi komitmen di atas kertas.
"Saya berkomitmen sangat kuat. Bahkan, tadi saya sampaikan kepada KPK, tahun depan datang review kita lagi supaya kita bisa memastikan ada peningkatan," ujarnya.
Namun, Lewerissa mengingatkan, upaya membersihkan pemerintahan tidak bisa hanya bertumpu pada gubernur. Seluruh aparatur harus memiliki komitmen dan keselarasan untuk menjalankan visi pembangunan daerah.
Ia pun meminta dukungan masyarakat dan media massa untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor aturan.
Yang paling tegas, Lewerissa memastikan tidak akan melindungi pejabat atau siapa pun yang masih melakukan pelanggaran setelah peringatan diberikan.
"Kalau ke depan masih terjadi lagi kesalahan yang sama, silakan lakukan penindakan. Kita mau ngapain lindung-lindungin? Kita tidak ada toleransi, termasuk kepada siapa pun," tandasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Pemprov Maluku ingin menjadikan pencegahan korupsi sebagai komitmen nyata. Sebab, perbaikan tata kelola keuangan daerah tidak cukup hanya dengan imbauan, tetapi harus dibuktikan melalui kepatuhan, transparansi, dan keberanian menindak setiap pelanggaran.
AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU
Sumber : https://pelitamaluku.com/lewerissa-tegas-tak-ada-toleransi-bagi-pelanggar-aturan-pengelolaan-anggaran-maluku-detail-465514