Ambon, Pelita Maluku.com – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pentingnya memperkuat kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).
Penegasan ini disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi bersama Bupati dan Wali Kota se-Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/9/2025).
Lewerissa menekankan, gubernur bukan sekadar kepala daerah provinsi, tetapi perpanjangan tangan Presiden di daerah. Tugasnya meliputi menjaga keutuhan NKRI, memastikan stabilitas keamanan, menegakkan hukum, hingga menjamin kebijakan nasional berjalan selaras dengan kebutuhan lokal.
“GWPP bukan untuk mengambil alih kewenangan bupati dan wali kota, tetapi memperkuat peran mereka agar pemerintahan berjalan sesuai aturan, kebijakan nasional, dan kepentingan rakyat,” tegas Lewerissa.
Ia mengingatkan bahwa gubernur memiliki 46 kewenangan strategis, termasuk pembinaan dan pengawasan (Binwas), evaluasi ranperda APBD, pengawasan dana desa, hingga penetapan status kepala desa. Lewerissa juga menegaskan GWPP bertanggung jawab memastikan terlaksananya proyek strategis nasional di Maluku, mulai dari penurunan stunting, perlindungan tenaga kerja rentan, ketahanan pangan, Maluku Integrated Port, hingga koperasi rakyat.
Terkait keamanan daerah, Lewerissa menyoroti meningkatnya perkelahian remaja yang berpotensi menjadi konflik komunal.
Ia meminta Bupati/Wali Kota segera mengaktifkan kembali Siskamling di tingkat RT/RW sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri.
“Pembangunan harus dimulai dari desa. Karena itu saya minta bupati benar-benar mengawasi pemanfaatan dana desa agar tepat sasaran, serta memperhatikan status kepala desa sesuai aturan,” tegasnya.
Menutup arahannya, Lewerissa menyerukan agar Rakor dijadikan momentum menyatukan visi pembangunan Maluku dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. (PM.007)