Longsor BTN Lateri Jadi Alarm Keras Pengawasan Developer di Ambon

Ambon, Pelita Maluku – Bencana longsor yang mengancam permukiman warga di BTN Lateri 2, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, tak hanya menjadi persoalan penanganan darurat, tetapi juga memantik alarm keras bagi Pemerintah Kota Ambon untuk memperketat pengawasan terhadap developer perumahan.

Persoalan ini mencuat dalam agenda Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) yang digelar Pemkot Ambon di Ruang ULA Balai Kota, Jumat (22/5/2026), setelah warga menyuarakan kekhawatiran atas ancaman longsor susulan yang masih menghantui lingkungan mereka, terutama saat cuaca ekstrem.

Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, mengakui keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah. Namun di balik upaya penanganan yang sedang berjalan, ia menyoroti dugaan kelalaian pihak pengembang yang dinilai tidak menyiapkan infrastruktur mitigasi bencana secara memadai, terutama tembok penahan tanah atau retaining wall.

“Ini menjadi catatan serius bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan pihak developer. Jangan sampai warga yang akhirnya menanggung risiko dari kelalaian perencanaan,” tegas Sapulette.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon, Frits Tatipikalawan, menjelaskan bahwa sejak longsor terjadi, pemerintah telah bergerak cepat melalui penanganan darurat. Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, bahkan turun langsung ke lokasi untuk memastikan kebutuhan warga terdampak segera terpenuhi.

Sebagai langkah awal, BPBD memasang terpal di area longsoran guna menahan aliran air hujan yang berpotensi membawa sedimentasi ke rumah-rumah warga yang berada sangat dekat dengan titik longsor.

Selain itu, BPBD bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga melakukan pembersihan material secara manual. Namun pemerintah menegaskan, solusi sementara tidak cukup untuk menjamin keamanan jangka panjang.

Hasil kajian teknis Dinas PUPR menunjukkan perlunya pembangunan talud penahan tanah setinggi enam meter dengan panjang 25 meter. Untuk proyek tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp279 juta.

Besarnya kebutuhan biaya menjadi tantangan tersendiri di tengah keterbatasan fiskal daerah. Meski demikian, Pemkot memastikan persoalan ini masuk dalam prioritas pembahasan agar langkah permanen dapat segera diambil.

Sapulette meminta warga bersabar sembari pemerintah mencari jalan keluar terbaik, namun ia menegaskan bahwa kejadian di BTN Lateri harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap tata kelola pembangunan kawasan perumahan di Ambon.

Bagi warga BTN Lateri 2, ancaman longsor bukan sekadar persoalan tanah bergerak, tetapi tentang rasa aman yang kini perlahan terkikis. Mereka berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada penanganan sementara, melainkan berujung pada solusi nyata yang menjamin keselamatan keluarga mereka di masa depan.

Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse