Ambon, Pelita Maluku.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian mengikuti rapat koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan Komisi
Pemilihan Umum (KPU), terkait sinergitas kesiapan penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 4 Kabupaten di Provinsi Maluku, secara
virtual, Jumat (10/7/2020).
Empat kabupaten yang akan menggelar Pilkada yakni, Kabupaten
Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten
Maluku Barat Daya (MBD).
Mendagri dalam kesempatan itu menyambut baik pelaksanaan Rakor
dalam rangka sinergitas untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada yang akan
berlangsung secara serentak.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam
sambutannya, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran KPU Provinsi
Maluku dengan kerja-kerja nyata yang telah dilakukan.
Terutama dalam membangun komunikasi, koordinasi dan
kolaborasi dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten, sehingga rakor
ini dapat terlaksana, meskipun dalam kondisi
keprihatinan akibat wabah Covid-19.
"Walaupun kota Ambon selaku ibukota, masih dalam pemberlakuan
status PSBB, namun kepentingan untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada
Serentak tahun 2020 telah menjadi komitmen
nasional, yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dan
masyarakat yang ada di Maluku," ungkap Gubernur.
Menurut Gubernur, sesuai dengan arahan dari Mendagri terkait
dengan realisasi pembiayaan Pilkada yang sudah harus dilaksanakan, maka dalam
kapasitas selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah, pihaknya telah menyampaikan
kepada pemerintah daerah kabupaten, agar segera menindaklanjuti realisasi dana
Pilkada, berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah, hasil refocusing di
kabupaten masing-masing.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada
jajaran aparat TNI dan Polri yang bertanggungjawab mem-backup keamanan dan
ketertiban masyarakat.
"Kita butuh situasi aman dan kondusif, agar proses
demokrasi yang dilaksanakan menghasilkan produk demokrasi yang
berkualitas," kata gubernur.
Berkaitan dengan akan dilaksanakan Pilkada Serentak di
Provinsi Maluku, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini juga menyampaikan
beberapa hal penting yakni, pertama, kepada pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu
kabupaten, agar dalam pelaksanaan tahapan, hendaknya selalu berkoordinasi
dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten
masing-masing.
Dirinya melalui Ketua Gugus Tugas (Gustu) Covid-19 Provinsi
Maluku telah mengarahkan, agar pertama setiap Gustu Kabupaten menyusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap tahapan
Pilkada, sehingga dapat memastikan penerapan protokol kesehatan secara benar
dan terjamin.
Kedua, mengingat status penularan Covid-19 pada
kabupaten/kota yang berbeda-beda, gubernur berharap penerintah kabupaten agar
dapat mendukung KPU dan Bawaslu dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi, yang melibatkan banyak orang. Misalnya melakukan rapat-rapat
koordinasi secara virtual, pertemuan-pertemuan virtual, kampanye dan lain
sebagainya.
"Dalam kesempatan ini,
kami minta dukungan Pemerintah Pusat, melalui bapak menteri, berkenaan
mendorong Telkom maupun Telkomsel agar dapat memperkuat sistem dan jaringan
komunikasi internet, di ke-4 kabupaten
di maksud," ujarnya.
Ketiga, kepada para penyelenggara Pilkada, agar waspada
terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik, seperti penetapan
pasangan calon (paslon), data pemilih, penggunaan alat peraga, politik uang,
kampanye, termasuk netralitas ASN dan lain-lain.
"Karena itu, keterlibatan jajaran keamanan TNI/POLRI
mesti dimaksimalkan guna mengantisipasi gejolak-gejolak yang sering muncul
dalam masyarakat," Kata Gubernur mengingatkan.
Gubernur Maluku juga mengajak, Pemerintah Kabupaten dan
seluruh elemen masyarakat di 4 kabupaten penyelenggara Pilkada terus membangun
sinergitas, guna mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2020.
Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol. Baharuddin Djafar, dalam rakor tersebut berpesan netralitas
personil Polri dalam pengamanan Pilkada.
"Polri harus berikap netral. Jelas sesuai amanah umdang-undang telah disampaikan terkait sanksi apabila ada anggota yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilu," tegas Kapolda.
Menurut Kapolda, dalam pelaksanaan Pilkada pihaknya telah menyiapkan personil dalam rangka pengamanan pilkada di 4 kabupaten di Provinsi Maluku.
Selain Mendagri, rakor ini juga diikuti, perwakilan Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Ketua Komisi II DPR RI,
Ahmad Doli Kurnia Tandjung, KPU RI Bupati dan Ketua DPRD di empat Kabupaten,
Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku, Pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku,
Pimpinan Parpol, para Kapolres dan Dandim di empat kabupaten.
Turut mendampingi Gubernur, Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul
Selang, Kepala BPSDM Provinsi Maluku Hadi Sulaiman, Kepala BKD Provinsi Maluku,
Jasmono, Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, Boy Kaya dan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Ie (PM.007)