AMBON, PELITA MALUKU – Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD melalui kegiatan reses harus memiliki peluang nyata untuk diwujudkan dalam pembangunan. Karena itu, penyusunan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Ambon perlu diperkuat agar tidak sekadar menjadi tumpukan usulan tanpa kejelasan tindak lanjut.
Ketua DPRD Kota Ambon, Mourist Tamaela, menegaskan pentingnya penyelarasan Pokir dengan dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Ambon bertema "Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon" di Hotel Santika Ambon, Sabtu (14/11/2026).
Mourist mengatakan, Pokir merupakan salah satu instrumen penting DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Usulan tersebut berasal dari berbagai aspirasi yang dihimpun melalui reses, rapat dengar pendapat, dan kegiatan kedewanan lainnya.
Namun, memperjuangkan aspirasi tidak cukup hanya dengan memasukkan usulan ke dalam dokumen perencanaan. Setiap program harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan hukum yang berlaku.
"Tantangan yang sering kita hadapi di lapangan adalah bagaimana memastikan pokok-pokok pikiran DPRD selaras dan terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan daerah, baik RKPD, KUA-PPAS maupun APBD," ungkapnya.
Ia mengingatkan, ketidaksinkronan antara usulan DPRD dan program pemerintah daerah dapat memicu tumpang tindih kegiatan serta mengurangi efektivitas penggunaan anggaran.
Bahkan, tanpa pemahaman regulasi dan standar akuntabilitas yang baik, pengelolaan anggaran berpotensi menimbulkan persoalan saat pemeriksaan.
"Dengan memahami rambu-rambu hukum dan standar akuntabilitas sejak tahap perencanaan, kita dapat memitigasi potensi temuan maupun permasalahan hukum di kemudian hari. Sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Ambon," tegas Mourist.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenussa, menjelaskan bahwa Bimtek tersebut merupakan upaya meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam mengelola aspirasi masyarakat agar lebih terarah dan sesuai prioritas pembangunan.
Menurut Alfian, persoalan keterbatasan anggaran, tumpang tindih dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta lemahnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah masih menjadi tantangan dalam penyusunan Pokir.
Karena itu, Bimtek menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.
Kegiatan berlangsung dalam dua sesi, yakni pemaparan materi dan diskusi panel, kemudian dilanjutkan dengan forum bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Melalui kegiatan ini, DPRD berharap penyusunan Pokir semakin berkualitas, transparan, dan terintegrasi dengan program prioritas pemerintah kota.
Tujuannya jelas, agar aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan politik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi pembangunan yang benar-benar dirasakan warga Ambon.
AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU