NOACH HARAP MENKOPOLHUKAM DAN MENDAGRI PERHATIKAN KEBUTUHAN KRUSIAL MASYARAKAT MBD

MBD, Pelita Maluku.com – Tiba di Maluku Barat Daya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI didampingi Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan Daerah (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), pada Kamis, (15/6/2023)

Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua Baznas RI, Plh Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati Walikota se Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD, beserta unsur lainnya.

Dalam sambutan Bupati MBD Benyamin Th Noach, menjelaskan, Maluku Barat Daya adalah satu-satunya Kabupaten di Maluku yang berbatasan laut dengan 2 negara yakni Timor Leste dan Australia, serta memiliki 6 pulau terluar. 

Hal ini tidak dapat di pungkiri bahwa kendala pembangunan terus menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam menuntaskan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten selama ini sudah melakukan upaya melalui pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar, baik melalui pembukaan akses antar desa, kecamatan dan pulau, melalui penyediaan fasilitas Pendidikan, Kesehatan, maupun pemberdayaan kelompok usaha masyarakat. Namun dirasa belum cukup karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga mengakibatkan kualitas pembangunan masih belum optimal secara menyeluruh.” Ungkapnya.

Menurut Bupati, kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah, sehingga diharapkan GERBANGDUTAS ini dapat sinergitas dengan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten MBD, demi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan kabupaten Maluku Barat Daya pada khususnya.” Jelasnya.

Dirinya juga mengharapkan, setelah Menteri-Menteri melihat kondisi di Kabupaten MBD secara langsung dan mendengar apa yang selama ini menjadi permasalahan pembangunan, maka kiranya Kabupaten MBD menjadi perhatian dengan berbagai program prioritas yang menjadi kebutuhan krusial masyarakat MBD, diantaranya : mengupayakan peningkatan status dusun menjadi desa dalam rangka pemerataan pembangunan dan mengatasi rentang kendali antar desa.

“Dalam menghadapi kelangkaan BBM kami mohon bantuan diadakan Depo Bahan Bakar, sehingga pesawat dan kapal-kapal bisa melakukan pengisian bahan bakar di Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu kita juga masih membutuhkan jalan, jembatan, bandara Pulau Moa perlu diperpanjang, dan kami sementara mengusulkan bandara di Pulau Babar yang dekat dengan tempat wisata pulau Welora, yang saat ini sudah FID, dan semoga dalam tahun ini atau tahun depan bisa penentuan lokasi.” Tambahnya.

Bupati juga menambahkan, dalam rangka mengatasi disparitas harga bahan pokok bagi masyarakat, maka butuh Gudang Bulog yang bisa dibangun di MBD, selain itu juga diharapkan ada Pos Lintas Batas Negara di Pulau Wetar maupun Kisar, agar Para wisatawan tidak sulit untuk masuk ke MBD.

“Diharapkan juga adanya pembangunan fasilitas Pendidikan dan peningkatan kapasitas guru yang dimaksudkan bagi peningkatan kualitas Pendidikan di MBD, pembangunan fasilitas Kesehatan dan pengadaan alkes yang memadai agar pelayanan Kesehatan menjadi optimal bagi masyarakat, pembangunan rumah kemasan untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal, dan yang terakhir juga butuh gelanggang olahraga untuk mendorong anak-anak bisa berpartisipasi di tingkat nasional.” Harap Noach (PM.007)