Papilaja Akui Ada OPD yang Belum Pahami 17 Program Prioritas

Ambon, Pelita Maluku — Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kota Ambon, Yopi Papilaja, mengungkapkan masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum sepenuhnya memahami 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon.

Hal itu disampaikan Papilaja kepada wartawan di Ambon, Kamis (9/4/2026), saat menyoroti proses perencanaan pembangunan yang masih belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan kepala daerah.

“Masih ada yang belum paham, sehingga ada kekeliruan dalam menentukan dan melaporkan program prioritas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketidakpahaman tersebut terlihat dari masih adanya OPD yang menganggap program prioritas hanya terbatas pada kegiatan yang dibiayai melalui APBD.

Padahal, menurutnya, seluruh kegiatan pemerintah seharusnya mengacu pada 17 program prioritas, baik yang menggunakan anggaran daerah maupun yang dijalankan melalui skema lain.

“Semua program harus terhubung. APBD itu alat untuk menjalankan program prioritas, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Papilaja mengungkapkan, dari 17 program prioritas yang telah ditetapkan, jika dirinci terdapat lebih dari 200 kegiatan turunan yang harus dijalankan oleh OPD. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesalahan dalam pengelompokan program.

Ia menilai kondisi tersebut wajar karena masih berada pada tahap awal implementasi, namun perlu segera diperbaiki agar tidak berdampak pada capaian program ke depan.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun ini, Pemkot Ambon juga menerapkan pendekatan berbeda, di mana setiap OPD memaparkan langsung programnya tanpa pembagian bidang seperti sebelumnya.

Model ini dinilai lebih terbuka dan memungkinkan koreksi langsung dari berbagai pihak, termasuk Tim Percepatan Pembangunan.

Ke depan, tim tersebut akan melakukan pendampingan dan review terhadap rencana kerja OPD agar seluruh program benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan kota.

Papilaja menegaskan, perbaikan pemahaman ini penting agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri di luar arah kebijakan pemerintah.

“Tujuannya supaya semua yang dikerjakan itu tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse