Pemkot Ambon Tempuh Jalur Hukum, Dugaan SK Tidak Sah Dilaporkan ke Polresta

AMBON, PELITA MALUKU – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai membawa dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak sah ke ranah hukum. Langkah ini diambil untuk mengungkap keaslian dokumen, memastikan kewenangan penerbitannya, sekaligus menelusuri kemungkinan kerugian keuangan negara atau daerah.

Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Pemkot Ambon telah menyampaikan surat laporan pengaduan kepada Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada 10 November 2026.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkot Ambon, Hendrik Toisuta, menjelaskan bahwa pengaduan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga tertib administrasi dan mencegah penyalahgunaan dokumen yang mengatasnamakan pemerintah daerah.

Menurutnya, ada sejumlah hal yang perlu diperiksa aparat penegak hukum, mulai dari keaslian SK, kewenangan pihak yang menerbitkan, hingga keterlibatan pihak-pihak terkait.

Selain itu, Pemkot juga meminta agar dugaan kerugian keuangan negara atau daerah yang mungkin timbul dari penerbitan maupun penggunaan SK tersebut ditelusuri.

Namun, besaran kerugian maupun unsur pelanggaran hukum belum dapat dipastikan. Seluruhnya masih membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.

Dalam pengaduan itu, Pemkot turut menyampaikan informasi bahwa pihak yang diadukan bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Hendrik mengatakan, saat ini Bagian Hukum masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai prosedur.

Dengan demikian, tahapan yang telah dilakukan baru sebatas penyampaian surat pengaduan. Sementara penerbitan Laporan Polisi (LP) dan surat tanda penerimaan laporan masih menunggu proses kepolisian serta pemenuhan persyaratan.

Pemkot Ambon menegaskan tidak ingin persoalan ini berhenti pada pemeriksaan administrasi semata. Keabsahan dokumen pemerintahan harus dipastikan karena berkaitan langsung dengan kewenangan, penggunaan keuangan daerah, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Meski demikian, Pemkot menyatakan menghormati independensi aparat penegak hukum dan menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada kepolisian.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Artinya, pihak yang diadukan tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemkot juga mengajak media dan masyarakat mengawal persoalan ini dengan mengedepankan informasi yang akurat dan terverifikasi.

Perkembangan penanganan pengaduan tersebut akan disampaikan secara terbuka setelah terdapat informasi resmi dari pihak berwenang.

Bagi Pemkot Ambon, persoalan keabsahan SK bukan sekadar urusan dokumen. Lebih dari itu, kepastian administrasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

AIS FASSE REDAKSI PELITA MALUKU