Polda Maluku Perkuat Sinergi Nasional untuk Lindungi Perempuan dan Anak di Maluku

Ambon, Pelita Maluku – Polda Maluku mempertegas komitmennya dalam memperkuat sinergi nasional guna melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan kerentanan sosial di Maluku. Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau Wilayah Maluku Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku, Ambon, Jumat (12/6/2026).

Forum yang mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, media, dan pemerhati perempuan serta anak itu menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan perlindungan perempuan dan anak di daerah kepulauan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., hadir mewakili Kapolda Maluku didampingi Kanit 1 Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, AKP Lilian J. Siwabessy, S.Sos., M.H.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Veronica Tan. Turut hadir Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Maya Baby Lewerissa, Komisioner Komnas Perempuan dan Anak, jajaran pemerintah daerah, serta berbagai organisasi yang bergerak dalam isu perlindungan perempuan dan anak.

Dalam sambutannya, Veronica Tan menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi fondasi penting dalam membangun lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Ia mengajak perempuan Maluku untuk terus mengambil peran sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan nilai persatuan, kepedulian, dan perdamaian di tengah masyarakat.

“Ketika kita bersatu maka kita bisa maju dan berkembang. Persatuan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujar Veronica.

Veronica juga mengapresiasi langkah Kepolisian Republik Indonesia yang terus memperkuat pelayanan dan penanganan kasus perempuan dan anak melalui pengembangan fungsi serta struktur perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi perempuan dan anak di Maluku. Ia menyoroti isu kekerasan, kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, hingga persoalan sosial lainnya yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak.

“Kita membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, maupun seluruh komponen masyarakat untuk memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak,” kata Hendrik.

Pada kesempatan yang sama, Kombes Pol Rositah Umasugi menegaskan bahwa Polda Maluku akan terus berada di garis depan dalam mendukung upaya perlindungan perempuan dan anak melalui pendekatan penegakan hukum, pencegahan, edukasi, serta penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, tantangan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media, hingga keluarga sebagai lingkungan terdekat.

“Polri melalui Polda Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat sinergitas bersama seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi, tetapi membutuhkan kolaborasi bersama,” tegas Rositah.

Ia menjelaskan bahwa Polda Maluku terus memperkuat fungsi unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, sekaligus memberikan pendampingan kepada korban agar mendapatkan perlindungan dan keadilan yang maksimal.

Tidak hanya berfokus pada proses hukum, Polda Maluku juga mendorong berbagai program pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Menutup kegiatan tersebut, Rositah berharap Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang berdampak langsung bagi peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak di Maluku.

“Melalui forum ini, kita ingin memperkuat pesan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. Polda Maluku siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk mewujudkan Maluku yang aman, berkeadilan, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse