Ambon, Pelita Maluku.com – Menghadapi proses Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) pada 4 Kabupaten di Provinsi Maluku yakni, Kabupaten Buru
Selatan, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat
Daya (MBD). Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono Menegaskan, agar Polri tetap
mengedepankan netralitas.
Penegasan ini disampaikan Waka Polri Kepada wartawan dalam
jumpa pers dilantai II Kantor Gubernur Maluku, dihadapan Mendagri Tito
Karnavian, Menkopolhukam, Ketua DPD RI Nono Sampono serta Gubernur Maluku Murad
Ismail, Kamis (23/07/2020), usai melakukan pertemuan di lantai VII kantot Gubernur.
Menurutnya, Polri dituntut netralitasnya dalam sebuah pentas
Pilkada, karena sudah diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun
2002.
Bahkan penekanan ini lanjut Waka Polri, telah disampaikan dalam Vidcom kepada seluruh Kapolda seluruh Indonesia, agar disampaikan kepada seluruh jajaran kepolisian di tingkat bawah, untuk tidak berpihak kepada calon manapun.
“Kalau itu terjadi silakan dilaporkan secara berjenjang. jadi
intinya dalam Pilkada Polri harus netral sesuai dengan ketentuan dan
perundang-undangan yang telah diatur oleh kepolisian” tegas Waka Polri.
Olehnya itu, Kata Waka Polri, dalam pentas Pilkada pihaknya telah
mengambil langkah-langkah untuk melakukan pengamanan pada wilayah-wilayah yang
dianggap menjadi potensi kerawanan dengan bekerjasama dengan jajaran TNI dan
seluruh stekholder terkait,” Ujar Waka Polri
Dikesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, dalam Pilkada Maluku, perlu ada isu yang dimainkan, sehingga dapat menekan isu-isu Promodial yang sering menjadi konflik di Maluku, baik masalah kekerabatan, kekeluargaan, kesukuaan bahkan masalah keagamaan yang sering kali menjadi masalah di maluku.
“dalam pentas Pilkada di Maluku, perlu dimainkan isu tentang
peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial serta ekonomi,
sehingga petahanan all aut dalam mengeluarkan sumber daya dan konsep yang
dipikirkan secara matang untuk menekan angka Covid-19 di daerah masing-masing
serta non petahana juga akan mengaduh gagasannya,” Ungkap Mendagri (PM.007)