Ambon, PelitaMaluku.com – Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen meredam dan menangani konflik sosial di wilayahnya. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali IE, M.Si, saat mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam Rapat Koordinasi Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial Provinsi Maluku dan Maluku Utara, yang digelar di Swis-Belhotel Ambon, Rabu, 6 Agustus 2025.
Dalam paparannya, Sadali menyampaikan strategi penanganan konflik sosial di Maluku berlandaskan sejumlah regulasi, antara lain UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta dua Keputusan Gubernur Maluku Tahun 2025 yang membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah.
Sadali menjelaskan, sejumlah faktor utama yang memicu konflik sosial di Maluku mencakup ketimpangan ekonomi dan pembangunan yang belum merata, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta munculnya politik identitas dan provokasi melalui isu agama dan etnis yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
“Selain itu, lemahnya sinergi penegakan hukum dan koordinasi antara pemerintah, TNI/Polri, dan masyarakat juga turut menjadi pemicu konflik,” jelasnya.
Menurut Sadali, masih terdapat berbagai kendala dalam penanganan konflik sosial di Maluku, termasuk koordinasi antar-lembaga pusat dan daerah yang belum optimal, keterbatasan anggaran dan infrastruktur, hingga minimnya pendidikan dan sosialisasi perdamaian kepada masyarakat.
Ia juga menyebut beberapa potensi konflik yang perlu diwaspadai, seperti konflik perorangan hingga komunal, sengketa lahan dan batas wilayah, konflik politik, serta ketimpangan dalam pelayanan publik.
Untuk itu, pentingnya strategi penanganan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan (preventif), deteksi dan respon dini, hingga penanganan (kuratif), pemulihan, dan rekonsiliasi pasca konflik.
Dalam forum itu, Sadali menyoroti tiga wilayah yang menjadi fokus perhatian pemerintah akibat konflik yang sempat pecah, yakni:
1. Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah :
Pemerintah telah melakukan berbagai langkah pemulihan, seperti rehabilitasi 93 rumah rusak, pembangunan kembali 50 unit rumah melalui program RISHA Kementerian PUPR, pengadaan air bersih melalui 5 sumur bor dan mobil tangki, pemasangan listrik, pembangunan 4 pos pengamanan, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
2. Kecamatan Salahutu (Tial dan Tulehu) :
Konflik antarwarga pada 31 Maret 2025 ditangani dengan koordinasi lintas instansi bersama aparat keamanan. Pemerintah mengunjungi korban, menyalurkan bantuan dan santunan, serta melakukan pendekatan ke tokoh adat dan pemuda guna meredam ketegangan.
3. Kecamatan Seram Utara (Negeri Sawai, Masihulan, Rumaolat) :
Terkait konflik pada 3 April 2025, pemerintah membentuk sekolah darurat, menyalurkan bantuan sembako dan pakaian sekolah, serta membangun pos penjagaan demi memastikan situasi tetap aman.
“Pemerintah terus mendorong tindakan cepat, termasuk coffee morning dan rapat rutin Forkopimda, untuk membahas dan merespons permasalahan yang muncul di masyarakat,” pungkas Sadali.
Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menciptakan stabilitas dan menjaga Maluku tetap damai. Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat diminta terus memperkuat koordinasi dalam mendeteksi dan meredam potensi konflik sejak dini.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Asisten III Pemprov Maluku Utara, Plt Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kemenko Polhukam RI), Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Wakapolda Maluku, Wakil Wali Kota Ambon, hingga unsur Forkopimda serta perwakilan intelijen. PM.007