Sekda Maluku: Jangan Hitung Program, Ukur Dampaknya ke Warga

Ambon, Pelita Maluku – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, menegaskan perubahan cara kerja di sektor kesehatan: program tidak lagi diukur dari jumlah kegiatan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan saat membuka Workshop Tata Kelola Dinas Kesehatan di Ambon, Kamis (16/4/2026), yang digelar bersama Kementerian Kesehatan RI dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

“Jangan lagi kita bangga dengan banyaknya program. Ukurannya harus jelas, apa dampaknya ke warga,” kata Sadali di hadapan peserta workshop.

Ia menilai, selama ini perencanaan kesehatan masih cenderung administratif dan belum sepenuhnya menyentuh persoalan riil di lapangan. Akibatnya, berbagai program berjalan, namun hasilnya belum signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Sadali menekankan, perubahan harus dimulai dari analisis situasi yang jujur dan berbasis data. Tanpa data yang valid dan terintegrasi, perencanaan dinilai berisiko salah arah.

Menurutnya, Maluku masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, seperti ketimpangan akses layanan kesehatan antarwilayah, tingginya angka stunting, masalah kesehatan ibu dan anak, keterbatasan tenaga kesehatan, hingga belum meratanya kualitas pelayanan.

“Kalau datanya lemah, maka kebijakannya juga pasti tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tidak lagi berorientasi pada output atau sekadar laporan kegiatan, melainkan outcome yang bisa diukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain itu, Sadali menekankan pentingnya keselarasan program kesehatan dengan arah pembangunan daerah, termasuk visi Maluku menuju daerah yang maju, adil, dan sejahtera.

Dalam forum tersebut, ia menilai kolaborasi dengan kalangan akademisi menjadi peluang untuk memperbaiki tata kelola sektor kesehatan secara menyeluruh. Pendampingan dari Universitas Airlangga diharapkan mampu memperkuat kapasitas perencanaan sekaligus mendorong inovasi di lapangan.

“Ini bukan sekadar kerja sama, tetapi ruang belajar bersama untuk memperbaiki sistem yang selama ini belum optimal,” katanya.

Sadali juga menegaskan bahwa pembangunan kesehatan tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Di akhir arahannya, ia meminta seluruh peserta workshop serius mengikuti proses dan memastikan hasilnya diterjemahkan dalam dokumen perencanaan yang berkualitas.

Workshop ini menjadi titik awal pembenahan tata kelola kesehatan di Maluku, dengan target akhir pelayanan yang lebih merata, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan masyarakat hingga wilayah terpencil.

Redaksi Pelita Maluku - Ais Fasse