AMBON, PELITA MALUKU — Pemerintah Provinsi Maluku mendorong seluruh elemen masyarakat ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihimpun melalui sensus tersebut dinilai penting untuk memetakan secara lebih utuh kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat di tengah karakter Maluku sebagai daerah kepulauan.
Dukungan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, saat membuka Gebyar Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 bertema “Penguatan Literasi Sensus Ekonomi 2026” di Kantor BPS Provinsi Maluku, Ambon, Kamis (24/9/2026).
Sadali menegaskan, Hari Statistik Nasional tidak semestinya berhenti sebagai agenda tahunan. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bahwa data merupakan salah satu fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar menghitung jumlah usaha dan perusahaan. Lebih dari itu, sensus diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai struktur, karakteristik, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan.
Kebutuhan terhadap data tersebut semakin penting bagi Maluku yang memiliki wilayah kepulauan dengan aktivitas ekonomi tersebar di berbagai daerah. Usaha mikro dan kecil, perdagangan, jasa, perikanan, pertanian hingga sektor ekonomi lainnya membutuhkan pemetaan yang akurat agar kebijakan pemerintah tidak dibangun berdasarkan perkiraan semata.
“Keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi seluruh elemen masyarakat,” kata Sadali.
Ia juga menekankan bahwa menghasilkan data berkualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS. Pemerintah daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, media, hingga masyarakat sebagai responden memiliki peran masing-masing.
Karena itu, Sadali meminta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Maluku memperkuat koordinasi dengan BPS. Para pelaku usaha juga diimbau memberikan informasi secara jujur dan benar kepada petugas sensus.
Perguruan tinggi didorong ikut memperkuat kajian berbasis data sekaligus membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap statistik.
“Data statistik, persepsi masyarakat dan kondisi riil di lapangan perlu dibaca secara bersamaan,” ujarnya.
Gebyar HSN 2026 tersebut turut dihadiri Kepala BPS Provinsi Maluku, pimpinan OPD, instansi vertikal, kementerian/lembaga, perbankan, perguruan tinggi, pelaku UMKM, serta insan pers.
Bagi Maluku, penguatan literasi statistik menjadi bagian penting agar data tidak berhenti sebagai angka, tetapi benar-benar digunakan untuk membaca persoalan dan merancang pembangunan yang lebih tepat sasaran.
REDAKSI PELITA MALUKU